Samarinda — Lubang tambang yang dibiarkan menganga di Kutai Kartanegara kembali menuai kecemasan publik. Kondisi pasca tambang yang tak ditangani dengan baik dinilai merusak alam sekaligus membahayakan keselamatan warga.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menegaskan bahwa masalah ini mencerminkan lemahnya pengawasan pemerintah. Ia mendesak adanya regulasi reklamasi yang lebih ketat agar perusahaan tidak lepas tangan setelah selesai beroperasi.
“Pasca tambang itu bukan sekadar formalitas. Ini soal keselamatan warga, keberlangsungan ekosistem, dan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah daerah harus hadir dengan aturan yang tegas, bukan hanya imbauan normatif,” tegasnya.
Menurut Firnadi, reklamasi seharusnya mencakup penutupan lubang bekas galian, perataan kontur tanah, hingga upaya mencegah longsor. Namun kenyataannya, banyak perusahaan meninggalkan lubang terbuka setelah meraup keuntungan dari tambang.
Ia juga menyoroti ketimpangan kewenangan antara izin daerah dan izin pusat. “Kalau izinnya dikeluarkan daerah, pengawasannya harus di daerah. Tapi kalau izinnya pusat seperti PKP2B, yang kita rasakan justru dampak kerusakan. Ini jelas tidak adil bagi masyarakat lokal,” ujarnya.
Selain itu, Firnadi mendorong Dinas Lingkungan Hidup (DLH) provinsi lebih selektif dalam memberikan izin. Menurutnya, izin lingkungan seharusnya hanya diberikan jika perusahaan mampu menunjukkan rencana reklamasi yang konkret.
“Kalau belum ada kepastian bagaimana mereka menutup lubang dan memulihkan lahan, lebih baik izin ditunda. Menolak sekarang jauh lebih murah daripada menanggung kerugian di kemudian hari,” pungkasnya.
Baca juga :
