• Pariwara
  • Ekti Imanuel Desak Pemerataan Pendidikan di Mahulu, Soroti Ketimpangan Fasilitas Sekolah
Pariwara

Ekti Imanuel Desak Pemerataan Pendidikan di Mahulu, Soroti Ketimpangan Fasilitas Sekolah

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyebut minimnya fasilitas pendidikan di Mahulu adalah bentuk nyata ketidakadilan pembangunan.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Ekti Imanuel. (Foto : Propublika.id)

SAMARINDA – Ketimpangan infrastruktur pendidikan di kawasan perbatasan Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), memantik keprihatinan mendalam dari Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel. Ia menyebut kondisi minimnya fasilitas pendidikan di Mahulu sebagai bentuk nyata ketidakadilan pembangunan antarwilayah.

“Hingga kini, hanya ada satu SMA Negeri di pusat kabupaten Mahulu, dan daya tampungnya sangat terbatas. Padahal kebutuhan masyarakat terus bertambah,” ucap Ekti pada 18 Juni 2025.

Sebagai langkah awal, pihak DPRD telah menjalin komunikasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kubar-Mahulu guna mempercepat pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baru. Menurutnya, pendirian SMK harus mempertimbangkan kebutuhan lapangan kerja lokal agar dapat memberi manfaat maksimal bagi generasi muda.

Kasus Kematian Rusel Tak Kunjung Terungkap, DPRD Kaltim Tuntut Transparansi dan Keadilan

“SMK itu harus relevan dengan potensi daerah. Bukan hanya bangunan, tapi isinya juga harus dirancang dengan serius,” tambahnya.

Ekti menyoroti fakta bahwa hanya terdapat empat SMA Negeri di seluruh Mahulu, jumlah yang dianggap terlalu kecil untuk mengakomodasi lonjakan peserta didik setiap tahunnya. Ia juga menyampaikan bahwa ketersediaan lahan menjadi kunci agar pembangunan sekolah bisa segera terealisasi.

Ia membandingkan kondisi Mahulu dengan Kabupaten Kutai Barat (Kubar) yang menurutnya lebih unggul dalam hal ketersediaan dan kualitas pendidikan menengah. DPRD, lanjutnya, tengah mendorong pengembangan sekolah unggulan di Kubar, dan berharap semangat yang sama dapat dibawa ke Mahulu.

“Kalau kita tidak segera lakukan pemerataan, jurang mutu pendidikan antara wilayah kota dan pinggiran akan semakin dalam,” jelas Ekti.

Blank Spot Marak di Wilayah Kepulauan, Syarifatul Dorong Diskominfo Kaltim Bertindak Cepat

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa membangun pendidikan di perbatasan adalah bagian dari investasi jangka panjang untuk menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dan berdaya saing. Dukungan pemerintah daerah pun disebut sangat krusial agar pembangunan sekolah tak hanya berhenti pada wacana.

“Anak-anak Mahulu harus diberi kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Tanpa fasilitas yang memadai, kita menutup peluang itu sejak awal,” tutupnya.

Picture of DPRD Kaltim
DPRD Kaltim
Artikel kerja sama DPRD Kaltim dengan ProPublika.id.
Bagikan
Berikan Komentar