Samarinda – Kutai Barat memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perikanan. Dari pesisir Mahakam yang kaya hasil laut hingga dataran subur Bongan dan Linggang Bigung yang menjadi basis pangan, wilayah ini menyimpan kekuatan ekonomi lokal. Namun, perhatian pembangunan dinilai masih minim dan belum menjadi prioritas.
Hal itu ditegaskan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, dalam agenda resmi di Samarinda, Selasa (15/7/2025). Ia menyebut, berbeda dengan pendidikan dan kesehatan yang sudah memiliki alokasi anggaran wajib dalam APBD, sektor pertanian masih berjalan tanpa kepastian.
“Kenapa tidak ada aturan seperti di pendidikan? Harusnya pertanian juga punya jaminan anggaran. Ini menyangkut hidup petani kita,” kata Ekti.
Menurutnya, tanpa regulasi khusus, pembangunan pertanian dan perikanan akan terus bergantung pada kebijakan kepala daerah. Padahal, sektor ini berhubungan langsung dengan ketahanan pangan, penyerap tenaga kerja, serta kemandirian ekonomi lokal.
Ekti mendorong DPRD Kaltim segera menginisiasi Ranperda tentang perlindungan dan penguatan pertanian, mencontoh daerah lain seperti Jawa Tengah yang telah menerapkan kebijakan serupa.
Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi multipihak: pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga swasta. Dukungan teknologi, akses pasar yang jelas, dan keterlibatan masyarakat lokal disebut menjadi kunci modernisasi pertanian dan perikanan.
“Jangan sampai potensi besar di Kutai Barat hanya jadi bahan pidato. Kita perlu peta jalan pembangunan pertanian dan perikanan yang konkret dalam RPJMD 2024–2029,” tambahnya.
Ekti juga mengingatkan bahaya ketergantungan pada impor pangan. Menurutnya, tanpa keberpihakan kebijakan, Kaltim berisiko menghadapi krisis kedaulatan pangan di tengah meningkatnya kebutuhan konsumsi.
Bagi Ekti, Kutai Barat bisa dijadikan proyek percontohan pembangunan sektor pangan di Kaltim. “Kalau ini berhasil, bisa jadi model untuk daerah lain. Kuncinya jelas: ada regulasi, ada keberpihakan, dan ada pengawasan,” pungkasnya.
Baca juga :
