SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menaikkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada 2025. Kebijakan ini ditujukan untuk meringankan biaya operasional sekolah dasar (SD) dan menengah pertama (SMP), sekaligus memperluas akses pendidikan masyarakat.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, memastikan kenaikan BOSDA tidak akan berbenturan dengan program “Gratis Sekolah” yang juga dijalankan Pemprov. Menurutnya, kedua program tersebut dirancang untuk saling melengkapi.
“BOSDA sekarang lebih besar—SD naik dari Rp750 ribu jadi Rp1 juta, SMP dari Rp1 juta jadi Rp1,5 juta per siswa. Sementara Gratis Sekolah ditujukan langsung ke siswa, seperti pembebasan iuran atau SPP. Jadi jelas berbeda sasaran,” ujar Agusriansyah.
Ia menilai langkah Pemprov patut diapresiasi, namun menekankan pentingnya distribusi bantuan yang adil dan tepat sasaran. Pendataan yang tidak rapi, katanya, bisa menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.
“Kalau data tidak valid, bantuan bisa salah sasaran. Ini yang harus dihindari. Transparansi dan integrasi data antarlembaga jadi kunci,” tegasnya.
Agusriansyah juga mengingatkan bahwa kebijakan pendidikan tidak boleh hanya berhenti pada bantuan finansial. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan efisiensi program harus berjalan beriringan agar investasi pendidikan menghasilkan output nyata.
“Kita harus ingat, BOSDA membantu sekolah, Gratis Sekolah membantu siswa. Tapi ujungnya tetap pada kualitas pendidikan. Tenaga pendidik yang kuat dan sistem yang efisien akan menentukan hasil akhirnya,” jelasnya.
Ia menutup dengan penekanan pada kesinambungan program pendidikan. “Pendidikan itu investasi jangka panjang, bukan sekadar proyek tahunan. Harus dijaga kesinambungannya agar generasi Kaltim benar-benar siap menghadapi tantangan masa depan,” pungkasnya.
Baca juga :
