SAMARINDA – Di balik status Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai motor ekonomi Kalimantan, masih tersimpan ironi: pertumbuhan ekonomi tinggi belum sepenuhnya dinikmati masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Andi Muhammad Afif Raihan Harun, menilai capaian ekonomi daerah tidak selaras dengan kondisi sosial warga. “Kaltim ini penggerak ekonomi Kalimantan, tapi mengapa masih banyak pengangguran dan kemiskinan? Ini paradoks yang harus dipecahkan,” ujarnya, Rabu (3/7/2025).
Data mencatat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim menyumbang hampir setengah dari total PDRB Kalimantan. Meski tingkat kemiskinan turun dari 6,11 persen pada 2023 menjadi 5,78 persen di 2024, jumlah penduduk miskin masih lebih dari 220 ribu jiwa. Sementara angka pengangguran terbuka tetap berada di atas rata-rata nasional. “Kekayaan sumber daya alam tidak otomatis membawa kesejahteraan jika pemerataan akses ekonomi masih lemah,” tegasnya.
Afif juga menyoroti pendapatan daerah dari sektor “lain-lain pendapatan sah” yang baru terealisasi 72,2 persen dari target lebih Rp200 miliar. Ia mempertanyakan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum memberi kontribusi signifikan. “Kalau BUMD tidak efektif, harus dievaluasi. Kalau perlu, ganti manajemennya,” katanya.
Kritik Afif juga diarahkan pada belanja daerah yang belum menyentuh kebutuhan warga, seperti bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) dan program peningkatan kapasitas tenaga pendidik. Ia meminta pemerintah menyampaikan data rinci rumah yang diperbaiki melalui APBD maupun CSR.
Terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai lebih dari Rp2,5 triliun, Afif menilai angka tersebut mencerminkan rendahnya serapan anggaran dan peluang pembangunan yang terlewat. “Dana sebesar itu bisa digunakan untuk infrastruktur, lapangan kerja, atau percepatan layanan publik,” ujarnya.
Sebagai langkah strategis, Afif mendorong kolaborasi pemerintah dengan perguruan tinggi dan lembaga riset lokal untuk merumuskan kebijakan berbasis data dan inovasi. “Kalau hasil riset akademisi dimanfaatkan dalam pembangunan, kebijakan akan lebih presisi dan dampaknya langsung terasa bagi rakyat,” pungkasnya.
Baca juga :
