SAMARINDA — DPRD Kaltim menaruh perhatian serius terhadap meningkatnya persoalan perlindungan anak yang dinilai semakin kompleks dari tahun ke tahun. Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah diminta tetap menempatkan pemenuhan hak dan keamanan anak sebagai prioritas utama.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, mengungkapkan bahwa alokasi anggaran perlindungan anak saat ini hanya sekitar Rp400 juta per tahun.
Angka tersebut dinilai tidak sebanding dengan ragam persoalan yang harus ditangani, mulai dari kekerasan dan eksploitasi hingga ancaman baru akibat penggunaan gawai dan media digital.
“Anggaran itu terlalu kecil dibanding persoalan perlindungan anak yang semakin beragam,” ungkapnya.
Andi juga menekankan perlunya evaluasi terhadap regulasi lama, termasuk Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, yang dinilai sudah tidak relevan dengan dinamika sosial dan tantangan era digital saat ini.
“Kasus kekerasan meningkat, teknologi membawa dampak baru, sehingga kebijakan kita harus diperbarui,” ujarnya.
Menurut Andi, pembaruan regulasi sekaligus penguatan program perlindungan anak merupakan kebutuhan mendesak. Pemerintah daerah dituntut menghadirkan pendekatan yang lebih adaptif, inklusif, dan lintas sektor agar perlindungan anak berjalan efektif.
Ia menegaskan DPRD Kaltim tetap berkomitmen mengawal isu perlindungan anak sebagai agenda prioritas, mengingat anak merupakan kelompok paling rentan terhadap perubahan sosial dan tekanan ekonomi keluarga.
“Komitmen tidak boleh hanya sebatas wacana. Tanpa anggaran yang memadai dan regulasi yang tepat, perlindungan anak hanya menjadi slogan,” tutupnya. (An/Adv/DPRDKaltim)
