Samarinda – Momentum Hari Pajak Nasional justru dimanfaatkan Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, untuk menyoroti ruwetnya sistem pelayanan pajak kendaraan. Ia menilai semangat masyarakat membayar pajak sering kali kandas karena dihadang prosedur yang berbelit.
“Orang sudah datang dengan niat baik untuk bayar, tapi yang ditemui justru kerumitan. Ini jelas kontraproduktif dengan tujuan negara meningkatkan penerimaan pajak,” tegas Sigit.
Salah satu masalah klasik, menurutnya, ada pada pengurusan balik nama kendaraan bermotor. Banyak pemilik baru tetap diwajibkan membawa KTP asli pemilik lama, meski transaksi sudah sah dan kendaraan berpindah tangan berkali-kali.
“Bayangkan, mobil sudah dijual dua-tiga kali, tapi yang diminta KTP pemilik pertama. Padahal seluruh data kendaraan mestinya sudah tercatat dalam sistem,” ujarnya heran.
Sigit menilai kondisi ini menunjukkan pemanfaatan teknologi digital dan integrasi data antarinstansi masih jauh dari optimal. Dengan sistem daring yang real time, ia yakin persoalan semacam ini bisa segera teratasi.
Ia mendesak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama kepolisian sebagai otoritas registrasi kendaraan segera duduk bersama membenahi aturan yang dianggap kaku.
“Yang jadi masalah bukan hanya teknis, tapi mindset birokrasi kita yang masih ribet. Pemerintah ingin masyarakat patuh, tapi prosedurnya sendiri yang bikin orang frustrasi,” katanya.
DPRD Kaltim, lanjutnya, akan terus mendorong simplifikasi layanan publik, terutama di bidang perpajakan kendaraan yang bersinggungan langsung dengan kontribusi masyarakat kepada negara.
“Kalau niat baik rakyat selalu terbentur aturan yang menyulitkan, jangan kaget kalau penerimaan pajak stagnan. Ini soal kepercayaan publik, bukan sekadar angka,” pungkasnya.
Baca juga :
