SAMARINDA — Pembangunan sekolah di daerah pelosok Kalimantan Timur dinilai belum menjawab persoalan akses pendidikan secara menyeluruh. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyebut masih banyak sekolah berdiri tanpa didukung infrastruktur jalan yang memadai sehingga menyulitkan siswa di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
“Sekolahnya dibangun, tapi jalannya rusak atau bahkan tidak ada. Akhirnya orang tua enggan menyekolahkan anaknya jauh-jauh karena biaya dan risiko terlalu besar,” ujarnya.
Agusriansyah menilai pola pembangunan yang hanya fokus pada fisik gedung tanpa memperhatikan sarana penunjang mencerminkan lemahnya perencanaan. Ia menegaskan kehadiran sekolah harus terintegrasi dengan akses transportasi, sarana pendukung siswa, hingga pemenuhan kebutuhan dasar.
Sebagai solusi, ia mendorong konsep pembangunan kawasan pendidikan terpadu. Model ini mencakup penyediaan asrama, dapur umum, dan layanan gizi anak di daerah dengan akses sulit. “Anak-anak di pedalaman butuh lingkungan belajar yang manusiawi, bukan sekadar bangunan sekolah yang berdiri sendiri,” jelasnya.
Ia juga menyoroti ketimpangan antara kota dan desa. Menurutnya, fasilitas pendidikan di perkotaan sudah jauh lebih lengkap, sementara sekolah di pelosok masih tertinggal. “Kalau di kota ada laboratorium dan wifi, kenapa di desa hanya disuguhi papan tulis dan kursi reyot? Keadilan pembangunan diuji di sini,” tegasnya.
Agusriansyah meminta agar setiap kebijakan pembangunan sekolah disusun sebagai paket utuh—mulai dari gedung, jalan, hingga layanan siswa. Dengan begitu, hak pendidikan anak-anak di seluruh pelosok Kaltim benar-benar terpenuhi.
“Pendidikan tidak boleh mandek hanya karena akses jalan. Kalau perlu, kita bangun asrama agar anak-anak tidak harus menempuh perjalanan berjam-jam setiap hari,” pungkasnya.
Baca juga :
