SAMARINDA — Hingga Juli 2025, realisasi program pembangunan di Kalimantan Timur (Kaltim) telah mencapai 69 persen. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menilai capaian ini sebagai bukti koordinasi dan sinkronisasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, meski berada di masa transisi pemerintahan.
“Percepatan pembangunan cukup positif. Sinkronisasi pusat dan daerah tetap terjaga meski dalam kondisi transisi,” ujar Ananda dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (28/7/2025).
Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, keberhasilan program prioritas tak lepas dari arahan Presiden, kebijakan Gubernur Kaltim, serta pedoman Kementerian Dalam Negeri. Dokumen tersebut menjadi pijakan dalam penyesuaian rencana pembangunan baru, termasuk RPJMD 2025–2030.
Salah satu program unggulan yang disoroti adalah GratisPol, yang menyediakan pendidikan dan layanan kesehatan gratis dengan alokasi anggaran Rp185 miliar. Menurut Ananda, program ini mencerminkan integrasi nyata kebijakan pusat dan daerah untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Selain itu, pembahasan APBD Perubahan diarahkan pada empat sektor utama: pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan penguatan ekonomi kerakyatan. Ia menegaskan, DPRD berperan sebagai pengawal kebijakan, sementara implementasi program sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
“DPRD berfungsi sebagai pengawal kebijakan, bukan eksekutor. Implementasi program tetap di tangan eksekutif,” tegasnya.
Ananda berharap tren positif ini berlanjut hingga akhir tahun anggaran dan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur.
Baca juga :
