SAMARINDA — Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kurang optimalnya kesiapan pemerintah daerah dalam menyambut program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial. Ia menilai belum ada langkah nyata dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Kaltim untuk menyukseskan program tersebut.
“Saya melihat persiapan kita di Kaltim masih kurang. Sampai saat ini baru Samarinda yang mulai bergerak,” ujar Darlis.
Darlis menyoroti sejumlah hambatan yang menghambat pelaksanaan program ini, seperti keterbatasan infrastruktur, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya pemahaman terhadap konsep Sekolah Rakyat. Ia mendesak pemerintah daerah agar segera melakukan persiapan matang agar program ini benar-benar menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat, khususnya di wilayah terpinggirkan.
Menurutnya, program Sekolah Rakyat yang digagas sejak awal pemerintahan Presiden RI merupakan peluang besar untuk memperluas akses pendidikan alternatif bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, anak jalanan, dan mereka yang putus sekolah.
“Ini sebenarnya kesempatan yang sangat bagus. Program Kementerian Sosial ini seharusnya disambut dengan semangat tinggi di daerah,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah lebih proaktif dalam menindaklanjuti inisiatif pusat tersebut. Tanpa kesiapan yang serius, Darlis khawatir program ini tidak akan berjalan maksimal di daerah.
“Program ini sudah berjalan lama sejak Presiden dilantik, tapi kita yang kurang siap,” tutupnya.
Program Sekolah Rakyat merupakan upaya Kementerian Sosial untuk menyediakan akses pendidikan nonformal bagi kelompok anak-anak marginal yang sulit dijangkau oleh sistem pendidikan konvensional.
Baca juga :
