SAMARINDA – Isu ketidakseimbangan kapasitas sekolah negeri di Kota Balikpapan kembali mencuat menjelang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2025.
Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), H. Baba, menekankan perlunya sinergi antara sekolah negeri dan swasta agar setiap lulusan SMP tetap mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas secara layak.
Ia menilai, ketidakseimbangan antara jumlah lembaga pendidikan dan banyaknya calon siswa menyebabkan sebagian pelajar harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta yang bukan menjadi pilihan utama mereka.
“Kita tidak bisa terus menerus hanya mengandalkan sekolah negeri. Keberadaan sekolah swasta harus dianggap sebagai mitra penting dalam pemerataan akses pendidikan,” jelasnya pada 13 Juni 2025.
H. Baba juga mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk lebih proaktif dalam mengatasi persoalan ini, di antaranya melalui penambahan guru dan peningkatan fasilitas belajar-mengajar. Langkah ini dinilai sebagai solusi realistis dalam jangka menengah, sembari menunggu pembangunan sekolah negeri baru.
Walaupun demikian, H. Baba tetap mendorong agar pembangunan dua unit SMA baru di Balikpapan segera direalisasikan, serta mendukung pengembangan SMK Negeri 5 yang dinilai memiliki lahan cukup besar dan layak untuk diperluas.
Namun ia juga menegaskan, pembenahan kualitas sekolah swasta tidak kalah krusial agar seluruh siswa mendapatkan pelayanan pendidikan yang setara meskipun tidak masuk ke sekolah negeri.
“Yang dibutuhkan bukan sekadar penambahan bangunan, tapi juga peningkatan mutu dan daya saing sekolah swasta. Kalau kualitasnya bagus, masyarakat pasti mau memilih,” ucapnya.
Baba turut menyinggung pola pikir masyarakat yang cenderung menumpuk pendaftaran di sekolah favorit, sehingga menciptakan kepadatan di titik tertentu, padahal jika pemerataan dilakukan, kapasitas keseluruhan sebenarnya bisa mencukupi.
“Inilah pola pikir yang harus kita ubah bersama. Pendidikan berkualitas tidak harus selalu ditempuh di sekolah unggulan,” tandasnya.
Sebagai catatan, saat ini Kota Balikpapan hanya memiliki 9 SMA dan 7 SMK, dengan salah satunya masih dalam tahap persiapan operasional. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, fasilitas pendidikan yang ada dirasa belum mencukupi. Baba berharap, koordinasi lintas sektor dapat segera dilakukan untuk mendorong pemerataan layanan pendidikan, khususnya di Balikpapan.
DPRD Kaltim, lanjut Baba, akan melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di seluruh kabupaten/kota, termasuk Balikpapan, guna memastikan jalur seleksi seperti zonasi, afirmasi, reguler, dan prestasi berjalan sesuai prosedur.
