Samarinda — Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 Kalimantan Timur dipastikan lebih selektif. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa bantuan keuangan (bankeu) untuk kabupaten/kota serta dukungan langsung bagi sektor pertanian tidak lagi diakomodasi.
Menurutnya, keputusan ini diambil karena proyek fisik berbasis bankeu kerap terkendala waktu pengerjaan. Program biasanya baru berjalan di paruh kedua tahun anggaran sehingga berisiko tidak selesai tepat waktu.
“Kalau proyek baru dikerjakan di akhir tahun, potensi mangkrak sangat besar. Karena itu, lebih baik anggaran difokuskan pada kegiatan yang bisa dieksekusi cepat dan tuntas,” jelas Hamas, Kamis (17/7/2025).
Ia mengakui ada dorongan dari sejumlah fraksi agar bankeu tetap diberikan, namun DPRD bersama Pemprov sepakat menekankan efektivitas dan kepastian realisasi program.
Sementara itu, untuk pertanian, Hamas menegaskan seluruh bantuan kini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Mulai distribusi pupuk, bibit, hingga alat mesin pertanian (alsintan) sudah langsung ditangani Kementerian Pertanian.
“Daerah tidak lagi punya ruang untuk menganggarkan. Semua sudah dialihkan ke kementerian,” katanya.
Perubahan arah kebijakan juga berlaku untuk sektor kesehatan. Pendanaan rumah sakit daerah kini menyesuaikan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Beberapa rumah sakit rujukan utama, seperti RS Atma Husada Mahakam, RS Mata, dan RSUD Abdul Wahab Sjahranie, tetap menjadi prioritas, meski pembiayaannya mengikuti skema pusat.
Hasanuddin menegaskan, DPRD Kaltim ingin memastikan APBD-P 2025 benar-benar bermanfaat dalam jangka pendek. Menurutnya, perubahan anggaran bukan sekadar menambah pos belanja, tetapi memastikan sisa tahun fiskal berjalan efektif.
“APBD-P ini harus diarahkan pada program yang bisa dikerjakan tanpa menunda. Kita tidak mau ada janji-janji di kertas tapi tak ada hasil di lapangan,” tegasnya.
Ia menutup dengan penegasan bahwa kebijakan tanpa bankeu maupun bantuan pertanian adalah bentuk penyesuaian terhadap realitas kewenangan dan keterbatasan waktu.
“Lebih baik sedikit tapi selesai, daripada banyak program tapi tinggal catatan,” tandas Hamas.
Baca juga :
