SAMARINDA – Program pendidikan tinggi gratis atau “Gratispol” yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis. Ia menilai, program tersebut harus dirancang secara komprehensif agar tidak hanya sekadar menjadi janji politik, melainkan mampu menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing.
Ananda menekankan bahwa program ini harus dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar pembebasan biaya kuliah. Ia mencatat bahwa proyeksi anggaran Gratispol bisa menembus angka Rp1 triliun dari APBD Kaltim, bahkan diperkirakan bisa membengkak hingga Rp1,5 triliun pada tahun 2030.
“Dengan angka sebesar itu, kita perlu pastikan bahwa dana yang digunakan memang benar-benar menghasilkan output yang berkualitas. Ini bukan sekadar soal membiayai kuliah, tapi investasi jangka panjang,” ujar Ananda pada 17 Juni 2025.
Kasus Kematian Rusel Tak Kunjung Terungkap, DPRD Kaltim Tuntut Transparansi dan Keadilan
Ia menegaskan, besarnya anggaran harus disertai dengan sistem pengawasan yang ketat dan indikator keberhasilan yang jelas agar penggunaan anggaran bisa dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Kami dari DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara aktif. Tapi yang paling penting, program ini harus punya indikator keberhasilan yang bisa diukur secara transparan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa keberhasilan Gratispol tidak bisa hanya ditumpukan pada pemerintah daerah. Perguruan tinggi mitra, baik negeri maupun swasta, harus turut menjaga kualitas pendidikan agar tetap tinggi, meski biaya ditanggung oleh Pemprov.
“Jangan sampai gratis tapi kualitasnya menurun. Ini tantangan besar, dan semua pihak harus terlibat,” katanya.
Blank Spot Marak di Wilayah Kepulauan, Syarifatul Dorong Diskominfo Kaltim Bertindak Cepat
Ananda juga menilai program Gratispol sangat relevan dengan agenda besar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang membutuhkan SDM lokal berdaya saing tinggi. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaan program tidak sampai membebani fiskal daerah dalam jangka panjang.
“Pendidikan tinggi gratis adalah langkah maju, tapi harus disertai dengan strategi pengelolaan keuangan, evaluasi berkala, dan pemerataan akses, agar manfaatnya tidak hanya dirasakan segelintir kelompok,” pungkasnya.
