Gerakan masyarakat Pati yang menuntut pemakzulan Bupati Sudewo berawal dari kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250% pada pertengahan 2025, yang merupakan kenaikan pertama dalam 14 tahun. Kebijakan ini dinilai memberatkan masyarakat dan ditetapkan tanpa melibatkan partisipasi publik yang memadai.
Ketegangan memuncak ketika Bupati Sudewo menanggapi kritik dengan pernyataan yang dianggap provokatif dan tidak peka, dengan menantang warga untuk berunjuk rasa, bahkan jika jumlahnya mencapai 5.000 atau 50.000 orang. Meskipun Sudewo kemudian meminta maaf dan membatalkan kenaikan pajak pada 8 Agustus 2025, kekecewaan masyarakat telah meluas dan gerakan protes telah mendapatkan momentumnya sendiri.
Pembatalan kebijakan pajak justru mengubah aksi dari sekadar penolakan pajak menjadi tuntutan politik yang lebih luas, yaitu pengunduran diri Bupati Sudewo. Melalui wadah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), yang terbentuk secara organik, warga menggalang dukungan dan logistik secara mandiri, termasuk lewat media sosial.
Aksi unjuk rasa besar-besaran pun digelar pada 13 Agustus 2025, dihadiri puluhan ribu orang dan menjadi demonstrasi terbesar dalam sejarah Kabupaten Pati. Tekanan massa ini mendorong DPRD Pati menggunakan hak angket dan membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelidiki berbagai dugaan pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan Bupati Sudewo, yang menjadi langkah awal proses pemakzulan di tingkat lokal.
Koneksi gerakan
Viralitas cuplikan aksi unjuk rasa di Pati yang dijembatani tagar #Patimelawan, terutama yang menampakkan puluhan ribu massa memadati alun-alun kota, tidak terjadi dalam ruang hampa. Gelombang dukungan dari masyarakat Indonesia di media sosial justru membanjir karena gerakan ini beresonansi dengan keresahan nasional yang lebih luas.
Sentimen publik saat itu sedang memuncak akibat stagnasi ekonomi yang dirasakan kelas menengah ke bawah, rencana-rencana kenaikan pajak baru dari pemerintah pusat, serta pengeluaran negara yang dianggap tidak proporsional, seperti kenaikan tunjangan pejabat.
Dalam konteks ini, protes Pati dianggap menjadi simbol perlawanan nyata terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, sehingga transformasinya dari gerakan lokal menjadi fenomena nasional berlangsung sangat cepat.
Komentar dan thread yang viral di platform seperti X (Twitter) dan TikTok tidak hanya membahas Bupati Sudewo, tetapi juga mengaitkannya dengan kritik terhadap pemerintahan pusat, menunjukkan bagaimana isu lokal dapat dengan cepat terartikulasi dalam narasi politik nasional.
Koneksi gerakan Pati dengan gelombang protes nasional semakin diperkuat dengan munculnya simbol-simbol budaya pop, khususnya bendera Jolly Roger dari anime One Piece, yang turut menghiasi kerumunan massa di Pati. Simbol ini, yang telah diadopsi oleh berbagai kelompok protes di Indonesia dan dunia sebagai metafora perlawanan terhadap otoritas yang korup dan perjuangan untuk kebebasan, berfungsi sebagai alat pemersatu visual. Kehadirannya di Pati bukanlah insiden yang terisolasi, melainkan bagian dari strategi komunikasi digital yang cerdas untuk membangun solidaritas dengan gerakan protes lainnya di tanah air.
Dengan menyematkan simbol yang sama, aktivis Pati secara efektif “menjembatani” gerakan mereka dengan jaringan aktivis digital yang lebih luas, sehingga memperkuat pesan mereka dan menarik perhatian generasi muda yang mungkin tidak terlalu tertarik dengan politik formal, namun sangat terpapar pada budaya pop. Hal ini menunjukkan sebuah evolusi dalam taktik gerakan sosial di Indonesia, di mana batas antara aksi di dunia nyata dan narasi di dunia digital semakin kabur, menciptakan sebuah kekuatan tekanan publik yang hybrid dan sulit dibendung.
Kartel politik
Gerakan masyarakat Pati menghadapi tantangan struktural yang sistemik. Dari sini kerangka ekosistem kartel politik Indonesia yang dirumuskan Ambardi (2008) berguna meninjau bagaimana ketiadaan peran ideologi, koalisi yang berlebihan, dan tiadanya oposisi yang efektif dalam sistem partai Indonesia telah mendisrupsi gerakan rakyat melalui kooptasi dan represi.
Perubahan posisi Ahmad Husein, dari inisiator unjuk rasa menjadi bantalan politik Sudewo, mencerminkan mekanisme dalam menetralisir potensi oposisi melalui penyerapan (co-optation) aktor kunci. Hal ini memperlihatkan bagaimana kartel bekerja secara kolektif untuk mempertahankan akses mereka terhadap sumber daya negara dengan meredam gerakan yang mengancam stabilitas.
Dramaturgi paripurna yang berujung pada permintaan maaf anggota DPRD Pati karena gagal memakzulkan Bupati Sudewo merupakan contoh nyata pengelolaan konflik tanpa menyelesaikan akar masalah. Dalam sistem kartel, proses politik seringkali direduksi menjadi pertunjukan simbolis (symbolic politics) yang bertujuan menciptakan ilusi akuntabilitas, sambil memastikan bahwa tidak ada perubahan substantif yang mengganggu. Permintaan maaf tersebut menjadi alat untuk meredakan ketegangan publik tanpa mengubah status quo, sehingga kepentingan kolektif elit politik tetap terjaga.
Penetapan dua pentolan AMPB sebagai tersangka pasca-blokade Jalan Pantura semakin mengukuhkan karakter represif dari kartel politik. Penetapan tersangka ini mengirim sinyal bahwa perlawanan terhadap keputusan membuat mereka berhadapan dengan aparatus negara.
Namun, pada akhirnya gerakan masyarakat Pati menjadi terisolasi secara digital dan fisik yang justru memproblematisasi kerapuhan basis material politik digital di Indonesia. Ketidakmampuan mempertahankan relevansi di ruang digital, akibat tergulung oleh kecepatan siklus berita yang menumpuk setiap hari, mengungkap dilema mendasar: algoritma media digital yang mendorong isu-isu sensasional justru mengikis konsistensi sikap politik warganet, di mana perhatian yang terfragmentasi pada akhirnya melemahkan daya tahan fokus kolektif yang esensial untuk membangun solidaritas masyarakat sipil digital yang berkelanjutan.
Dalam konteks sistem kartel partai yang dijelaskan oleh Ambardi, pernyataan Neneng Rosdiyana yang menegaskan Pati sebagai “kunci” perlawanan justru mengungkap ironi mendalam dari ekosistem politik Indonesia. Kegagalan gerakan masyarakat sipil seperti di Pati berjuang melawan “raja kecil” yang merepresentasikan logika kartel menjadi preseden penting untuk memahami para politisi seperti Sahroni dan Uya Kuya yang sebelumnya terjungkal oleh kemarahan publik, dapat kembali mendapat tempat dalam sistem tanpa konsekuensi berarti. Kartel partai, dengan mekanisme kooptasinya, tidak hanya mentransformasikan oposisi menjadi bagian dari status quo, tetapi juga menjadikan kegagalan gerakan rakyat sebagai penguat hegemoni.
Baca esai Ubaidillah lainnya di sini.
