BALIKPAPAN – Ketegangan sempat mewarnai aksi solidaritas yang digelar puluhan mahasiswa dari Aliansi Balikpapan Bersuara di depan Markas Kodim 0905/Balikpapan, Selasa (31/3/2026) sore. Massa yang bermaksud menyuarakan dukungan bagi Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS, Andrie Yunus, mengaku mendapatkan perlakuan kasar dan intimidasi dari oknum tidak dikenal.
Sedianya, mimbar bebas tersebut akan dilangsungkan di Taman Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera), tepat di depan Kodam VI Mulawarman. Namun, rencana tersebut terhambat karena massa aksi dihalau saat sedang menuju lokasi.
Koordinator Lapangan Aksi, Jusliadin, membeberkan bahwa dirinya bersama sejumlah rekan sempat terlibat perdebatan sengit yang berujung pada kekerasan fisik. Ia mengaku mendapatkan serangan secara langsung di sela-sela pengawalan aksi yang dijaga ketat aparat TNI dan Polri tersebut. “Saya bahkan sempat ditendang, dan ada rekan lainnya yang ditarik paksa oleh oknum tak dikenal,” ungkap Jusliadin dengan nada kecewa.
Gugat Teror Air Keras dan Dwifungsi Aksi ini merupakan respons atas tragedi yang menimpa Andrie Yunus pada 12 Maret 2026 lalu di Jakarta Pusat. Andrie menjadi korban penyiraman zat kimia korosif oleh orang tak dikenal usai membahas isu sensitif mengenai Dwifungsi ABRI di kantor YLBHI. Belakangan, terungkap dugaan keterlibatan oknum anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dalam peristiwa yang menyebabkan luka bakar serius pada wajah, tangan, serta mata sang aktivis.
Dalam orasinya, massa mengingatkan kembali catatan kelam militerisme di Indonesia, termasuk kasus ikonik seperti Marsinah dan Munir Said Thalib. Mereka menilai intervensi militer dalam ranah sipil adalah ancaman nyata bagi demokrasi. “Peristiwa yang dialami Andrie Yunus menjadi alarm bahwa kritik adalah hak konstitusional. Gerakan hari ini adalah bukti kecintaan kami pada demokrasi,” teriak salah satu orator di tengah kerumunan.
Tiga Tuntutan Aliansi Melalui mimbar bebas ini, Aliansi Balikpapan Bersuara secara tegas melayangkan tiga poin tuntutan utama kepada pemerintah:
Pengusutan Transparan: Mendesak Polri segera menangkap pelaku penyiraman sekaligus dalang intelektual di baliknya secara profesional dan akuntabel.
Tim Investigasi Independen: Meminta Presiden Prabowo Subianto membentuk tim investigasi khusus yang melibatkan unsur masyarakat sipil guna menjamin independensi kasus.
Tolak Peradilan Militer: Menolak dengan keras jika proses hukum terhadap pelaku nantinya diselesaikan melalui mekanisme peradilan militer.
“Kami menolak secara tegas jika nantinya pelaku diadili melalui peradilan militer,” pungkas Jusliadin.
