NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat koordinasi untuk memastikan pembangunan infrastruktur inti di Ibu Kota Nusantara berjalan sesuai target. Langkah ini dilakukan guna menyelaraskan operasional di lapangan pascakunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto.
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Otorita IKN, Selasa (13/1/2026), Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyambut Menteri PU Dody Hanggodo beserta jajaran pimpinan tinggi lainnya untuk mengevaluasi kesiapan pusat pemerintahan dan hunian.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan komitmen instansinya dalam mendukung penyelesaian berbagai proyek vital yang menjadi tanggung jawab kementeriannya. Fokus utama saat ini mencakup aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penghuni IKN.
Beberapa poin strategis yang menjadi prioritas meliputi:
Akses Transportasi: Percepatan penyelesaian jalan tol untuk memangkas waktu tempuh menuju pusat IKN.
Sumber Daya Air: Optimalisasi fungsi bendungan untuk menjamin ketersediaan air baku.
Sanitasi dan Distribusi: Pembangunan sistem perpipaan dan penyediaan air minum yang berkualitas.
“Kami akan terus menjalin kerja sama dengan Otorita IKN. Jalan tol akan kami usahakan selesai secepat-cepatnya, termasuk bendungan dan perpipaan air minum,” ujar Menteri Dody.
Evaluasi Positif Pasca-Libur Nataru
Selain membahas target masa depan, rapat ini juga mengevaluasi keberhasilan uji coba infrastruktur selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) kemarin. Pembukaan jalan tol Pulau Balang secara fungsional terbukti mampu menarik minat masyarakat luas.
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono memberikan apresiasi atas kerja sama Kementerian PU dalam mendukung kelancaran arus lalu lintas selama periode tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dibukanya tol selama Nataru kemarin. Antusiasme pengunjung sangat tinggi, mencapai lebih dari 300.000 orang dalam waktu hanya lima hari,” ungkap Basuki.
Sinergi antara OIKN dan Kementerian PU bertujuan agar seluruh proyek di IKN tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang tinggi secara efektif dan efisien. Kolaborasi ini melibatkan berbagai unit, mulai dari Ditjen Cipta Karya hingga para kepala balai di Wilayah Kalimantan Timur.
Dengan adanya penguatan koordinasi ini, diharapkan pembangunan infrastruktur hunian dan pusat pemerintahan dapat segera difungsikan untuk mendukung penuh roda pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Untuk diketahui, IKN ditarget menjadi ibu kota politik pada 2028.
Baca juga:
