JAKARTA – Pemerintah menyatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berlanjut di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada periode 2025-2029, anggaran sebesar Rp 48,8 triliun disetujui.
“Rp 48,8 triliun tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di Otorita IKN untuk menyelesaikan tadi (pembangunan pada 2025-2029)” ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono usai mengikuti rapat terbatas di Istana Presiden Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Basuki mengungkapkan tahap kedua pembangunan IKN, persisnya pada tahun 2028, Presiden Prabowo menargetkan IKN menjadi ibu kota politik. Kegiatan politik baru bisa dilaksanakan di ibu kota baru jika sudah bisa ditempati oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Pada pembangunan tahap pertama, yakni 2022-2024, pemerintah fokus pada pembangunan sarana dan prasarana eksekutif di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Untuk itu, pada tahap selanjutnya Basuki ditugaskan untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur ekosistem yudikatif dan legislatif, baik untuk kantor dan huniannya.
Anggaran Rp 48,8 triliun pada 2025-2029 bakal digunakan untuk menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya. Selain itu, dana tersebut akan digunakan untuk membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2 IKN.
Anggaran tersebut pun akan digunakan untuk memelihara serta mengelola prasarana dan sarana di IKN yang sudah selesai dibangun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bakal menyerahkan bangunan tersebut kepada Otorita IKN untuk dikelola dan dipelihara.
Sumber dana lain
Di luar APBN, pembangunan di IKN ditunjang oleh Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sebesar Rp 60,93 triliun KPBU, kata Basuki, sedang proses feasibility study untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak.
Selanjutnya, ada 6 proyek KPBU pembangunan jalan dan multi utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 km di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). “Selama ini yang dikerjakan baru sebagian, ini akan kami lanjutkan dengan KPBU,” ujar Basuki.
Selain itu, terdapat satu proyek KPBU untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Itu untuk melengkapi sumber listrik yang sudah dibangun oleh PLN dengan kapasitas 50 Megawatt (MW).
Basuki mengatakan, pihaknya melaporkan kepada Presiden Prabowo untuk rencana groundbreaking proyek investasi di IKN tahap kesembilan. “Kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran sebesar Rp 6,49 triliun,” katanya.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memberi masukan kepada Otorita IKN untuk mengoptimalkan investasi dari sektor swasta. Ia menilai investor yang sudah melakukan prosesi peletakan batu pertama perlu dipastikan kelanjutan pembangunannya di IKN.
Jika pembangunan belum juga dilakukan dari batas waktu yang diberikan, peluang investasi tersebut disarankan untuk diberikan kepada pihak swasta yang serius.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan Presiden Prabowo mengarahkan pembangunan IKN dilanjutkan sesuai tahapan-tahapan yang telah ditetapkan.
Pembangunan IKN akan difokuskan pada pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan dengan konsep ibu kota politik. Pada 2022-2024, pemerintah fokus membangun fasilitas lembaga eksekutif. Hal itu akan dilengkapi dengan fasilitas untuk lembaga legislatif dan lembaga yudikatif pada 2025-2029.
“Harapan Bapak Presiden adalah fokus dulu di sana sehingga dengan demikian kalau semua sudah berdiri ketiga fungsi tadi maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas kegiatan-kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis,” kata AHY.
***
Baca juga:
