BALIKPAPAN — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur memastikan perbaikan jalan nasional penghubung Kabupaten Kutai Barat menuju Mahakam Ulu segera dilakukan melalui skema kontrak multiyears, menyusul kerusakan parah yang dikeluhkan masyarakat dan mengganggu distribusi logistik ke wilayah pedalaman.
Kepala BBPJN Kalimantan Timur Yudi Hardiana mengatakan, kontrak pekerjaan telah ditandatangani pada 17 Desember 2025. Saat ini, pihak pelaksana tengah melakukan persiapan pekerjaan di lapangan, termasuk mobilisasi peralatan, material, dan sumber daya pendukung.
“Untuk ruas jalan nasional di Kabupaten Kutai Barat ini menjadi prioritas kami untuk segera ditangani,” ujar Yudi, Minggu (11/1/2026).
Penanganan tersebut masuk dalam Paket Preservasi Jalan Ruas SP Blusuh–SP 3 Damai–Barong Tongkok–Mentiwan (Sendawar) dengan skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Multiyears Contract (MYC) Tahun Anggaran 2025–2027.
Kementerian PU Siapkan Anggaran Rp196 M
Berdasarkan dokumen kontrak, nilai pekerjaan mencapai Rp196,81 miliar dari pagu pengadaan Rp225,56 miliar, dengan masa pelaksanaan selama 745 hari kalender, terhitung sejak 17 Desember 2025 hingga 31 Desember 2027. Proyek ini dikerjakan oleh PT Brahmakerta Adiwira dan berlokasi di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.
Ruang lingkup pekerjaan meliputi pemeliharaan rutin jalan sepanjang 15,94 kilometer, pemeliharaan rutin kondisi jalan 24,36 kilometer, rehabilitasi minor 2,44 kilometer, rehabilitasi mayor 17,21 kilometer, serta rekonstruksi jalan sepanjang 4,05 kilometer. Selain itu, pekerjaan juga mencakup pemeliharaan rutin jembatan sepanjang 291,20 meter dan pemeliharaan berkala jembatan 234,60 meter.
Yudi menjelaskan, penanganan kerusakan jalan nasional di Kutai Barat tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dilakukan melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
“Kami berkolaborasi dengan Pemkab Kutai Barat untuk membantu menangani melalui APBD terhadap bagian-bagian yang tidak tertangani oleh APBN. Hal ini sudah disepakati antara BBPJN Kaltim dan Pemkab Kutai Barat untuk penuntasan kerusakan jalan di Kabupaten Kutai Barat,” kata Yudi.
Selain dukungan anggaran, BBPJN juga meminta keterlibatan semua pihak dalam menjaga keberlanjutan jalan nasional, khususnya dengan menghentikan praktik kendaraan over dimension over load (ODOL) yang dinilai mempercepat kerusakan jalan.
“Kami mohon doa dan dukungannya untuk penanganan jalan nasional ini. Kami juga mohon bantuannya untuk menjaga jalan nasional dari kelebihan kapasitas kendaraan, karena ODOL yang marak di ruas ini sangat mempercepat kerusakan jalan,” ujarnya.
BBPJN berharap, dengan dukungan lintas pihak, penanganan jalan nasional di Kutai Barat dapat berjalan optimal sehingga akses transportasi dan distribusi logistik menuju Mahakam Ulu kembali lancar dan aman bagi masyarakat.
Jalan Rusak Kubar-Mahulu Disorot Gubernur Kaltim
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyoroti kerusakan parah jalan nasional di Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, yang merupakan satu-satunya jalur darat penghubung Kutai Barat dengan Kabupaten Mahakam Ulu. Ruas tersebut memiliki peran vital bagi perputaran ekonomi masyarakat.
Usai melakukan kunjungan kerja ke Kutai Barat dan Mahakam Ulu pekan lalu, Rudy menilai kerusakan jalan tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga mengganggu keselamatan pengguna serta distribusi logistik dan kebutuhan pokok warga Mahakam Ulu. Jalan itu disebut sebagai urat nadi ekonomi dan sosial wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui BBPJN agar penanganan jalan Muara Lawa menjadi prioritas. Rudy juga memantau langsung kondisi lapangan untuk memastikan perbaikan fisik berjalan dan arus logistik kembali lancar.
Ia berharap perbaikan infrastruktur dapat memulihkan aksesibilitas sekaligus menekan tingginya biaya logistik yang selama ini membebani masyarakat Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Rudy juga menegaskan agar rekonstruksi jalan memperhatikan kondisi alam serta kapasitas kendaraan, khususnya angkutan logistik dan bahan bakar minyak.
Selain itu, Rudy mengingatkan perusahaan angkutan agar tidak melakukan praktik over dimension over loading (ODOL) yang mempercepat kerusakan jalan. “Tolong pemilik kendaraan angkut jangan ODOL. Ini demi kepentingan masyarakat dan kita semua,” tegasnya.
