JAKARTA – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M. Fanshurullah Asa, mengusulkan kepada Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, untuk mengintegrasikan jaringan gas kota (jargas) dalam program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.
Jika dilaksanakan, KPPU mengestimasi adanya penghematan subsidi LPG sebesar Rp 3,5 triliun per tahun. Selain itu, ada penghematan biaya impor LPG sebesar Rp 1,4 triliun per tahun, guna mempercepat swasembada energi dalam Asta Cita. Usulan ini disampaikan Ketua KPPU saat menerima Menteri PKP dan Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, pada 20 Desember 2024 di Gedung KPPU Jakarta.
Menteri PKP dan Wakil Menteri PKP bertandang ke KPPU untuk mendalami saran dan pertimbangan yang disampaikan KPPU pada 4 Desember 2024 terkait prioritas pembangunan Jargas, sesuai amanat Perpres No. 6 Tahun 2019.
Melalui surat yang disampaikan kepada Menteri PKP, KPPU menilai bahwa tidak berjalannya pembangunan Jargas sesuai dengan RPJMN 2020-2024 telah mengakibatkan peningkatan konsumsi LPG 3kg yang mendapatkan APBN selama lima tahun terakhir mencapai Rp 461 triliun, sehingga menimbulkan inefisiensi dalam perekonomian Indonesia.
Kesempatan berusaha yang adil
Dalam sarannya, KPPU menggarisbawahi agar pembangunan 3 juta rumah, sebagaimana amanat Asta Cita Presiden Prabowo, serta pengadaan terkait pembangunan rumah, harus sesuai dengan ketentuan UU No. 5/1999. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pelaku usaha besar, menengah, dan kecil.
Hal itu bertujuan untuk menciptakan kesempatan berusaha yang adil dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. KPPU juga menekankan agar skema investasi pembangunan Jargas memenuhi kriteria kelayakan secara finansial dan ekonomi, serta mengacu pada prinsip open access yang sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.
Untuk mendorong urgensi penggunaan Jargas tersebut, pada 28 Agustus 2024 KPPU juga menyurati Presiden Joko Widodo. Surat itu bertujuan untuk mendiskusikan penghematan APBN dan devisa negara sekitar Rp 870 triliun melalui optimalisasi penggunaan jargas kota.
Ifan, sapaan Ketua KPPU, menjelaskan bahwa dari total anggaran yang mencapai Rp 650 triliun untuk sambungan jargas perumahan, total devisa yang tidak termanfaatkan mencapai Rp 370 triliun. Selama lima tahun terakhir, anggaran sebesar Rp 830 triliun menguap.
Padahal, sesuai dengan amanat Asta Cita Presiden Prabowo, akan dibangun 3 juta rumah. KPPU mengestimasi bahwa pembangunan 3 juta rumah dengan instalasi Jargas dapat mengefisiensi perekonomian melalui penghematan subsidi LPG sebesar Rp 3,5 triliun per tahun. Selain itu, bisa menghemat biaya impor LPG sebanyak Rp 1,4 triliun per tahun.
“Melalui Jargas rumah tangga, negara dapat melakukan penghematan yang dapat berimplikasi pada efisiensi negara,” terang Ifan.
Program sesuai arahan Presiden
Ifan juga menjelaskan bahwa sektor konstruksi telah mendapat perhatian khusus dari KPPU sejak awal periode kepemimpinannya. Dalam Indeks Persaingan Usaha (IPU) Nasional 2024, kata dia, sektor konstruksi mendapat nilai rendah dibandingkan sektor lainnya, yakni sebesar 4,89.
“Jauh di bawah sektor dengan IPU tinggi seperti penyediaan akomodasi dan makan minum, perdagangan besar dan eceran, serta jasa keuangan dan asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat tingkat persaingan usaha yang tinggi pada sektor konstruksi dan perumahan,” jelasnya.
Menteri PKP menyambut baik rekomendasi maupun prioritas yang disampaikan Ketua KPPU, sehingga kunjungannya ke KPPU untuk memperdalam rekomendasi tersebut. Ara, sapaan akrab Menteri PKP, menyampaikan program utama kementeriannya sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.
“Kami perlu dukungan KPPU mewujudkan program ini, agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat dalam prosesnya,” kata Ara.
Sebagai informasi, dalam menerima Menteri dan Wakil Menteri PKP, Ketua KPPU turut didampingi oleh Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha, M. Noor Rofieq, dan Rhido Jusmadi, serta jajaran pejabat struktural kedua lembaga.
Baca juga :
