SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, mengkritik kecilnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima provinsinya dari pemerintah pusat, meskipun Kaltim menjadi penyumbang utama pendapatan negara dari sektor sumber daya alam seperti batu bara, migas, dan kelapa sawit.
Hal itu ia sampaikan saat menerima kunjungan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim, Edi Mulyadi, di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Kamis (24/7/2025). Pertemuan turut dihadiri Kepala BPKAD Kaltim, Ahmad Muzakkir.
“Kontribusi Kaltim dari batu bara saja mencapai Rp850 triliun, dan 60 persen pasokan nasional berasal dari sini. Tapi yang kembali ke Kaltim sangat kecil,” ujar Rudy.
Menurutnya, minimnya alokasi DBH menyulitkan pembangunan, terutama di wilayah terpencil seperti Mahakam Ulu yang hanya bisa dijangkau lewat sungai. Akibatnya, harga kebutuhan pokok melambung tinggi. “Harga semen di Mahulu bisa mencapai Rp1 juta per sak,” ungkapnya.
Di sektor kelapa sawit, Rudy mengaku kecewa karena dari total 3 juta hektare lahan, sebanyak 1,5 juta hektare telah berproduksi, namun DBH sawit yang diterima hanya Rp28 miliar. “Bagaimana kita bisa membangun Kaltim yang luas ini dengan dana sebesar itu?” katanya.
Ia juga menyinggung dampak sosial dan lingkungan dari tambang batu bara yang harus ditanggung masyarakat daerah, tetapi tidak diimbangi dengan kompensasi fiskal yang memadai. Selain itu, Rudy menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang dinilai terlalu sentralistik.
“Banyak Kepmen dan Permen yang menarik kewenangan ke pusat. Kita disuruh mandiri, tapi tak diberi kewenangan. Akibatnya daerah tidak bisa atur wilayahnya sendiri,” tegasnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Kaltim, Edi Mulyadi, menyatakan komitmen lembaganya untuk terus menjaga sinergi dengan Pemprov Kaltim. “Kami pastikan anggaran tersalur tepat sasaran sesuai peran kami sebagai bendahara negara,” jelas Edi.
Ia menambahkan bahwa dalam lima tahun terakhir, DJPb Kaltim juga menjalankan fungsi sebagai Regional Chief Economist, yang bertugas memantau pertumbuhan ekonomi dan mengawal pelaksanaan program prioritas nasional di daerah.
Baca juga :
