SAMARINDA — Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diperkirakan menghadapi tekanan fiskal besar pada tahun anggaran 2026.
Penyebabnya, Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dipangkas signifikan sehingga membuat rancangan APBD yang awalnya diproyeksikan Rp21,35 triliun harus direvisi menjadi Rp15,15 triliun.
Penurunan paling mencolok terjadi pada pendapatan transfer yang merosot dari Rp9,33 triliun menjadi Rp3,13 triliun, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) yang turun dari Rp6,06 triliun menjadi hanya Rp1,62 triliun.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa kondisi ini menjadi tanda bahwa Kaltim tidak bisa lagi bergantung pada dana pusat. Ia menilai saatnya daerah mendorong kreativitas fiskal dan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pajak, retribusi, BUMD, hingga pengelolaan aset daerah harus dioptimalkan,” jelasnya.
Ananda juga menyoroti potensi besar Sungai Mahakam sebagai jalur transportasi dan pusat aktivitas bongkar muat yang belum dimanfaatkan maksimal.
DPRD bersama KSOP, Pelindo, dan MBS disebut telah membuka pembahasan mengenai peluang peningkatan PAD dari aktivitas ekonomi di sungai tersebut.
Meski situasi anggaran semakin ketat, DPRD memastikan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap menjadi prioritas dalam RAPBD 2026. Belanja pegawai dan tunjangan juga dipastikan tidak masuk daftar pemangkasan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Selain itu, Ananda menyinggung rendahnya realisasi belanja sejumlah OPD pada 2025 yang belum mencapai 70 persen sementara pendapatan masih di kisaran 60 persen. Ia meminta sisa waktu anggaran digunakan secara efektif.
Pembahasan RAPBD 2026 disebut berjalan cukup intens karena DPRD bersama TAPD dan Bappeda ingin memastikan seluruh program dan asumsi disusun secara realistis dan tetap berpihak kepada masyarakat. (An/Adv/DPRDKaltim)
