SAMARINDA — Komisi II DPRD Kalimantan Timur menilai penguatan fondasi ekonomi daerah menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya tekanan global yang mulai berdampak pada berbagai sektor strategis di Kaltim. Melemahnya sektor pertambangan, pasar ekspor, serta pengetatan fiskal pusat dinilai mempersempit ruang pembangunan daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyebut tantangan ekonomi saat ini jauh lebih kompleks dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Penurunan harga batu bara, menurutnya, hanya sebagian dari persoalan, sementara penurunan permintaan global dan penyusutan Transfer ke Daerah (TKD) memberi tekanan besar pada struktur fiskal daerah.
“Persoalannya bukan hanya soal komoditas yang turun. Ada tekanan makro yang memaksa daerah menata ulang strategi ekonomi secara menyeluruh,” jelas Firnadi.
Ia menekankan pentingnya reposisi sektor-sektor alternatif sebagai pilar utama ketahanan ekonomi Kaltim. Sektor non-komoditas, kata dia, tidak lagi cukup diposisikan sebagai pelengkap, melainkan harus menjadi fondasi baru bagi pertumbuhan jangka panjang.
Firnadi menilai ketergantungan terhadap komoditas mentah yang rentan terhadap gejolak pasar global harus segera dikurangi. Untuk itu, percepatan transformasi rantai nilai dan penguatan sektor bernilai tambah dinilai menjadi kunci.
“Yang kita butuhkan bukan sekadar menambah sektor baru, tetapi memastikan setiap sektor benar-benar memberi nilai tambah. Dari situlah daya tahan ekonomi daerah terbentuk,” ucapnya.
Selain itu, ia mendorong perbaikan kinerja Perusahaan Daerah (Perseroda) agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi. Menurutnya, Perseroda perlu diarahkan masuk ke sektor hilirisasi, agroindustri, pengolahan hasil laut, dan sektor produktif lainnya.
“Perseroda harus menjadi pemain aktif, bukan hanya lembaga administratif. Mereka punya ruang besar untuk mengisi celah bisnis yang belum digarap,” ujarnya.
Firnadi juga menilai pemangkasan TKD seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan efisiensi belanja dan mengoptimalkan pendapatan daerah. Ia meminta agar proyek-proyek prioritas tetap berjalan meski ruang fiskal semakin terbatas.
“Kita butuh arah pembangunan yang jelas dan terukur. Saat fiskal menurun, yang harus diperkuat adalah efektivitas belanja serta kemampuan daerah membuka ruang pertumbuhan baru,” tegasnya.
Ia optimistis Kaltim memiliki modal yang cukup kuat untuk melakukan transformasi ekonomi secara berkelanjutan dan terintegrasi.
“Jika sektor-sektor ini mulai diperkuat sejak sekarang, Kaltim tidak akan mudah goyah ketika harga komoditas jatuh,” tutupnya. (An/Adv/DPRDKaltim)
