Samarinda — Program pendidikan tinggi gratis atau GratisPol yang baru diluncurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapat sambutan positif dari DPRD. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menyebut kebijakan ini bukan sekadar janji politik, tetapi langkah nyata menuju pemerataan kesempatan pendidikan.
Dalam rapat pembahasan Ranperda RPJMD Kaltim bersama sejumlah OPD pada Rabu (9/7/2025), politisi PPP itu menegaskan, GratisPol berpotensi menjadi tonggak sejarah baru di Indonesia.
“Tidak hanya sampai sarjana, tapi pemerintah berani mengulurkan tangan hingga jenjang doktor. Ini lompatan besar, dan patut kita apresiasi,” ujarnya.
Menurutnya, pemaparan teknis oleh pihak eksekutif—mulai dari mekanisme pembiayaan, jumlah penerima manfaat, hingga regulasi pendukung—menunjukkan bahwa program tersebut disiapkan dengan matang.
“Kita sudah melihat detailnya, bukan sekadar wacana. Regulasi sudah disusun, potensi hambatan juga sudah dipetakan. Tinggal bagaimana eksekusinya berjalan konsisten,” jelasnya.
Ia menambahkan, adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan perguruan tinggi menjadi indikator bahwa program benar-benar siap dijalankan. PKS memastikan kepastian data mahasiswa penerima sekaligus alokasi anggaran.
GratisPol tak hanya membiayai kuliah, tetapi juga memberikan dukungan biaya hidup. Menurut Syarifatul, nominal sekitar Rp5 juta sudah cukup memadai untuk menopang kebutuhan mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
“Nominal itu bukan asal hitung, tapi hasil kajian lapangan. Jadi memang disesuaikan dengan realitas kebutuhan mahasiswa,” katanya.
Meski begitu, ia mengingatkan agar euforia program ini tidak membuat sektor lain terabaikan. Pendidikan memang prioritas, namun kesehatan, infrastruktur, dan layanan dasar lainnya juga harus berjalan seimbang.
“Kita harus pandai menjaga fiskal daerah. Pendidikan didukung penuh, tapi jangan sampai menekan sektor penting lain,” tegasnya.
Syarifatul berharap GratisPol tidak hanya sukses di Kaltim, tetapi juga bisa menjadi model nasional dalam membangun sumber daya manusia yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Baca juga :
