SAMARINDA — DPRD Kalimantan Timur mendesak percepatan penyelesaian kasus kerusakan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Mulawarman. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, menilai penanganan kasus yang mencuat sejak April 2025 itu masih berjalan lamban dan belum menunjukkan perkembangan berarti.
“Ini baru satu kasus yang muncul ke permukaan. Saya yakin masih banyak kasus serupa yang belum terungkap,” ujarnya, Jumat (11/7/2025).
Syahariah menegaskan penyelesaian kasus KHDTK tidak boleh berlarut-larut karena menyangkut keberlangsungan lingkungan sekaligus kredibilitas penegakan aturan. Ia meminta Pemprov Kaltim bersama aparat penegak hukum segera mengambil langkah cepat dan tegas.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kehadiran langsung pimpinan instansi terkait dalam rapat gabungan berikutnya, bukan sekadar perwakilan. “Kalau hanya diwakilkan, pembahasan tidak akan tuntas. Semua kepala instansi harus hadir langsung agar keputusan bisa lebih menyeluruh,” tegasnya.
Syahariah juga meminta rapat tidak berhenti pada tataran wacana. Menurutnya, tindak lanjut nyata harus dilakukan dalam waktu singkat. Ia bahkan mengusulkan tenggat dua minggu untuk melihat perkembangan penyelesaian kasus tersebut.
“Kalau tidak ada progres jelas, rapat ini hanya akan sia-sia. Kita butuh hasil konkret untuk dievaluasi,” tambahnya.
Dalam rapat gabungan itu, diketahui seorang pelaku berinisial R telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, Syahariah meragukan hanya satu pihak yang bertanggung jawab.
“Sulit dipercaya kalau hanya satu orang yang bertanggung jawab. Saya yakin ada pihak lain, bisa saja dari kalangan pemerintahan maupun mahasiswa,” pungkasnya.
Baca juga :
