SAMARINDA – Krisis air bersih yang melanda sejumlah titik di Balikpapan belakangan ini kian meresahkan warga. Di tengah keterbatasan pasokan, muncul wacana pemanfaatan Sungai Wain sebagai alternatif sumber air bersih jangka panjang yang dinilai strategis dan potensial.
Sungai Wain sendiri dikenal sebagai aliran air utama yang membentang di Kalimantan Timur (Kaltim) dan bermuara langsung ke Teluk Balikpapan. Sayangnya, kawasan ini juga berada dalam area hutan lindung yang menjadi habitat penting bagi keanekaragaman hayati, sehingga pemanfaatannya memerlukan perhatian ekstra.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menyampaikan bahwa kebutuhan air bersih masyarakat tidak bisa terus-menerus diabaikan. Namun demikian, ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dasar warga dengan pelestarian lingkungan.
“Masalahnya bukan hanya soal perizinan, tapi bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan dasar warga dan pelestarian habitat alam. Ini jadi dilema serius,” jelasnya, 4 Juni 2025.
Damayanti mengungkapkan, pertumbuhan jumlah penduduk dan ekspansi kawasan perkotaan Balikpapan telah meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan air bersih. Namun potensi Sungai Wain untuk membantu mengatasi masalah ini selama ini terhambat oleh statusnya sebagai kawasan konservasi.
“Sungai Wain bisa jadi solusi jangka panjang. Tapi kita perlu pendekatan lintas sektor untuk mengelola ini secara hati-hati dan ilmiah,” ucap Damayanti.
Ia mendorong agar Pemerintah Provinsi Kaltim bersama Pemerintah Kota Balikpapan serta instansi terkait di bidang lingkungan mencari jalan tengah dalam bentuk skema pemanfaatan terbatas yang tetap menjaga keseimbangan ekosistem.
Damayanti juga menekankan pentingnya kebijakan yang disusun berdasarkan data dan kajian ilmiah mendalam, termasuk analisis dampak lingkungan. “Air adalah kebutuhan dasar. Tapi jangan sampai kita menyelesaikan satu krisis dengan menciptakan krisis lainnya. Solusinya harus berkelanjutan,” ihwalnya.
Politisi perempuan itu menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dalam hal revisi regulasi serta pengelolaan sumber daya air di kawasan konservasi, agar solusi yang diambil tidak menimbulkan kerusakan jangka panjang.
“Ini bukan hanya soal teknis. Ini soal arah kebijakan dan keberanian pemerintah dalam menyelesaikan dilema yang kompleks,” pungkasnya.
Baca juga:
