SAMARINDA – Gelombang kritik terhadap buruknya kondisi jalan di Kalimantan Timur kembali mencuat. Kali ini, sorotan tajam datang dari Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, yang menyebut lemahnya sistem pengelolaan sebagai akar persoalan utama. Ia menyoroti struktur Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas PUPR yang dianggap tidak lagi relevan untuk menangani tantangan infrastruktur saat ini.
Menurut Subandi, beban kerja yang ditanggung oleh satu UPTD untuk tiga wilayah besar—Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Mahakam Ulu—tidak realistis dan rentan melahirkan ketidakefisienan.
“Bagaimana bisa satu unit menangani wilayah seluas itu? Ini bukan soal kinerja personel semata, tapi desain kelembagaan yang memang sudah tidak memadai sejak awal,” ujarnya pada 25 Juni 2025.
DPRD Kaltim Sambut Positif Cabutan Larangan Penggunaan Hotel oleh Instansi Pemerintah
Subandi menyebut bahwa meski unit tersebut digelontor dana sekitar Rp28 miliar, hampir sepertiganya langsung terserap untuk biaya operasional seperti bahan bakar dan pemeliharaan peralatan, menyisakan anggaran terbatas untuk aksi nyata di lapangan.
“Kalau kita realistis, hasil optimal tidak akan tercapai dengan komposisi anggaran seperti ini. Apalagi kalau terus dipaksakan dalam sistem terpusat,” tambahnya.
Politisi asal daerah pemilihan Samarinda ini mendorong agar Pemprov Kaltim segera melakukan pembaruan dalam pendekatan kelembagaan, termasuk kemungkinan membentuk lebih dari satu unit teknis atau bahkan menerapkan sistem desentralisasi dalam penanganan jalan provinsi.
Kaltim Raih Juara Umum 2 di Kejurnas Kurash, Sapto Fokus Perkuat Pembinaan Atlet Muda
“Penanganan jalan harus lebih responsif dan dekat dengan titik kerusakan. Tidak bisa semua mengandalkan satu pintu. Ini bukan soal ego kelembagaan, tapi soal layanan publik yang harus cepat dan tepat,” ujarnya.
Subandi menegaskan bahwa reformasi pengelolaan ini harus menjadi prioritas, mengingat kondisi jalan yang terus memburuk bisa berdampak pada keselamatan warga dan melemahkan kepercayaan publik.
“Kalau sistemnya tidak kita ubah, kerusakan jalan akan terus berulang. Dan lebih dari itu, kita akan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk menyelesaikan masalah infrastruktur,” pungkasnya.
