SAMARINDA — Rangkaian razia penyakit masyarakat yang dilakukan Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda dalam beberapa pekan terakhir justru membuka kembali dugaan maraknya praktik prostitusi serta aktivitas kafe remang-remang di sejumlah titik kota.
Operasi Satpol PP di kawasan Jalan Kapten Sudjono, Sambutan, dan Solong di Jalan Gerilya menemukan indikasi bahwa kegiatan ilegal tersebut masih berlangsung di balik usaha hiburan malam.
Menanggapi temuan tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kaltim dari Dapil Samarinda, Subandi, menyampaikan keprihatinan sekaligus mendesak pemerintah untuk bertindak tegas. Ia menilai kemunculan kembali praktik serupa merupakan bentuk pelanggaran terhadap kebijakan penutupan lokalisasi yang sebelumnya telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Kalau praktik seperti itu sudah dilarang, maka aparat harus menindak tegas. Tidak boleh ada ruang untuk aktivitas ilegal,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa lokasi-lokasi yang kembali disorot tersebut pernah menjadi wilayah lokalisasi resmi sebelum ditutup secara permanen oleh Menteri Sosial saat itu, Khofifah Indar Parawansa. Karena itu, menurutnya, tidak seharusnya kegiatan prostitusi muncul kembali, baik secara terbuka maupun terselubung.
“Instruksi pemerintah jelas: tutup permanen. Jadi semua aktivitas ilegal harus dihentikan,” ujarnya.
Subandi juga menyoroti dampak sosial yang ditimbulkan, terutama bagi anak-anak dan pelajar yang melintasi kawasan tersebut setiap hari. Ia menilai keberadaan aktivitas semacam itu dapat memengaruhi lingkungan sekitar dan berpotensi merusak moral generasi muda.
“Kasihan anak-anak kita. Lokasinya dekat sekolah dan banyak pelajar lewat. Ini harus segera ditutup dan tidak boleh ada toleransi,” tambahnya.
Lebih lanjut, DPRD Kaltim, kata Subandi, siap memperkuat koordinasi dengan Pemkot Samarinda agar penindakan tidak hanya bersifat seremonial. Ia menegaskan pentingnya pengawasan lanjutan dan penyelesaian akar persoalan sosial agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Terakhir kata dia, berharap pemerintah daerah bertindak cepat sebelum masalah ini berkembang menjadi polemik berkepanjangan. (An/Adv/DPRDKaltim)
