SAMARINDA – Gencarnya pembangunan fasilitas kesehatan di Kalimantan Timur (Kaltim) memang menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas layanan kesehatan. Namun di balik deretan bangunan megah, muncul kekhawatiran mengenai kesejahteraan tenaga medis yang menjadi ujung tombak pelayanan publik.
Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan dokter dan tenaga kesehatan lainnya harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan sektor kesehatan di daerah.
Menurut Darlis, rendahnya tunjangan dokter di sejumlah rumah sakit milik pemerintah daerah menjadi faktor utama rendahnya motivasi para tenaga medis untuk bertahan dalam sistem pelayanan publik.
“Banyak dokter yang memilih keluar karena merasa penghasilan yang diterima tak cukup, apalagi jika mereka harus menanggung biaya keluarga. Ini realita yang tidak boleh dibiarkan,” ucapnya pada 4 Juni 2025.
Ia menilai bahwa persoalan ini telah berdampak sistemik terhadap mutu layanan kesehatan, dan jika tidak segera diatasi, maka eksodus tenaga medis akan semakin mengkhawatirkan—terutama di tengah pengembangan wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menuntut pemerataan SDM.
“Kalau kita serius ingin menjadikan Kaltim sebagai etalase pembangunan nasional, maka dokter dan tenaga kesehatan harus ditempatkan sebagai subjek utama, bukan sekadar pelengkap,” pintanya.
Darlis juga meminta pemerintah daerah untuk mengevaluasi skema pemberian insentif dan tunjangan, agar kesejahteraan tenaga medis tidak lagi diabaikan. Ia menekankan bahwa pembangunan bidang kesehatan tidak boleh hanya berorientasi pada infrastruktur fisik semata.
“Kalau rumah sakitnya megah tapi tenaga medisnya terus berguguran karena merasa tidak dihargai, maka sistemnya akan timpang. Pasien yang dirugikan,” ujar Darlis.
Meski demikian, ia tetap optimis bahwa perubahan kebijakan bisa membawa perbaikan. Ia mengingatkan bahwa tenaga medis adalah fondasi utama dari sistem kesehatan, dan investasi di sektor ini tidak boleh setengah hati.
“Negara tidak akan sehat tanpa dokter yang sejahtera. Ini bukan hanya soal gaji, tapi soal menghargai peran mereka dalam menyelamatkan nyawa,” ihwalnya.
Darlis pun berharap anggaran daerah ke depan dapat disusun secara lebih berimbang, di mana alokasi untuk kesejahteraan SDM medis seharusnya berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur layanan kesehatan.
“Gedung bisa dibangun dalam setahun, tapi mencetak dokter butuh waktu bertahun-tahun. Jadi jangan abaikan mereka,” tutup Darlis tegas.
- Banmus DPRD Kaltim Studi Banding ke Bali, Dorong Transformasi Tata Kelola Legislatif yang Adaptif dan Efisien
- DPRD Kaltim Kunjungi DPRD DKI Jakarta, Fokus Perkuat Regulasi Daerah Hadapi Era IKN
- Sungai Wain Dinilai Punya Potensi Atasi Krisis Air Bersih, Damayanti Desak Solusi Berbasis Lingkungan dan Regulasi Terpadu
