BALIKPAPAN – Persoalan banjir yang terus menghantui Kota Balikpapan kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, menilai bahwa akar masalahnya terletak pada lemahnya pengelolaan lingkungan dan alih fungsi lahan yang belum terkendali.
Dalam keterangannya, Sigit mendesak Pemerintah Kota Balikpapan agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem drainase dan rencana tata ruang kota. Ia menekankan bahwa pengendalian banjir tidak bisa hanya mengandalkan solusi darurat, tapi perlu pendekatan jangka panjang dan terintegrasi.
“Samarinda sudah mulai memperlebar saluran airnya, dan kita bisa belajar dari negara seperti Belanda yang memanfaatkan kanal dan gorong-gorong bawah tanah dengan baik. Balikpapan juga bisa melakukan hal serupa,” katanya pada 30 Juni 2025.
Sigit menyebut bahwa alih fungsi lahan di Balikpapan bukan terjadi karena pertambangan, melainkan lebih banyak untuk pembangunan permukiman. Hal ini menurutnya menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan lingkungan.
“Masalahnya bukan tambang, tapi perumahan yang tumbuh tanpa perencanaan matang. Kalau tata ruangnya tidak dikontrol, banjir akan terus jadi ancaman,” jelas politisi asal Balikpapan itu.
Ia turut menyoroti beberapa titik yang kini mulai menunjukkan perbaikan, seperti kawasan Puskip. Namun, pembangunan drainase modern dan kanal perlu diperluas ke wilayah lain agar penanganan banjir bisa merata dan berkelanjutan.
Tak hanya menyoroti peran pemerintah, Sigit juga menekankan pentingnya partisipasi aktif warga, terutama dalam pengelolaan sampah rumah tangga.
“Kesadaran masyarakat sangat penting. Jangan lagi buang sampah sembarangan. Kita harus mulai membiasakan diri memilah sampah, dan Balikpapan punya sejarah kuat dengan bank sampah yang patut dikembangkan kembali,” ujarnya.
Sigit turut mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Kaltim yang telah menyalurkan berbagai bantuan untuk pengurangan kawasan kumuh, pipanisasi air bersih, hingga pembangunan saluran pembuangan ke laut.
“Semua program ini adalah bentuk komitmen bersama untuk melindungi masyarakat. Kami di DPRD akan terus mengawal agar pembangunan kota berjalan dengan prinsip keberlanjutan,” tutupnya.
