BALIKPAPAN – Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat di Kalimantan Timur (Kaltim) terancam tidak berjalan optimal akibat minimnya peminat. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyoroti kondisi ini dan mendesak Pemprov lebih serius mengambil langkah konkret.
Di SMAN 16 Samarinda, misalnya, Sekolah Rakyat hanya mampu menarik tiga pendaftar dari total kuota 75 siswa. Padahal, program ini sepenuhnya dibiayai pemerintah pusat sebagai fasilitas pendidikan gratis.
“Jangan sampai program strategis ini berakhir sia-sia hanya karena tidak ada yang memanfaatkan,” ujar Darlis dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Jumat (11/7/2025).
Ia menilai, pendekatan persuasif yang selama ini dilakukan tidak cukup membangun kesadaran masyarakat miskin tentang pentingnya pendidikan. Menurutnya, intervensi lebih terarah bahkan dalam bentuk kebijakan yang lebih mendorong partisipasi bisa menjadi opsi.
“Kadang, mengubah kondisi kemiskinan tidak bisa hanya dengan imbauan. Harus ada intervensi yang lebih terarah, bahkan mungkin sedikit memaksa,” tegasnya.
Darlis menambahkan, rendahnya minat terhadap pendidikan kerap muncul dari rasa pasrah dan kurangnya pemahaman bahwa sekolah dapat menjadi jalan keluar dari kemiskinan struktural.
“Kalau tidak kita bantu dorong, mereka akan tetap terjebak dalam siklus itu. Program ini dirancang untuk memutus rantai kemiskinan, jangan sampai hanya jadi wacana,” imbuhnya.
Komisi IV DPRD Kaltim pun mendesak agar Pemprov segera menyusun strategi komunikasi dan sosialisasi yang lebih intensif agar Sekolah Rakyat benar-benar hadir sebagai solusi pendidikan alternatif bagi kelompok rentan di Kaltim.
Baca juga :
