SAMARINDA – Program Gratispol yang dicanangkan Pemprov Kaltim telah membuka jalan bagi banyak pelajar untuk melanjutkan pendidikan tinggi, termasuk jurusan kedokteran yang identik dengan biaya mahal.
Meski demikian, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan tetap memerlukan campur tangan keluarga, bukan semata-mata mengandalkan anggaran daerah.
Menurut Sarkowi, peran orang tua dalam mendukung studi anaknya, khususnya di bidang kedokteran dan spesialisasi, tidak boleh hilang hanya karena ada subsidi dari pemerintah.
“Dulu, sebelum ada program ini, banyak orang tua berkorban penuh demi kuliah anaknya. Sekarang ketika biaya sebagian ditanggung pemerintah, jangan sampai muncul anggapan bahwa semuanya harus gratis,” ungkapnya, Selasa (2/7/2025).
Ia menilai pemahaman publik perlu diluruskan. Subsidi pendidikan bukan berarti melepas tanggung jawab keluarga, melainkan bentuk kolaborasi agar beban bisa dipikul bersama.
“Kalau masih ada biaya tambahan, orang tua seharusnya ikut membantu. Jangan hanya karena ada bantuan, lalu sepenuhnya dilepaskan ke pemerintah. Pendidikan itu investasi bersama,” tegasnya.
Sarkowi juga menyinggung mahalnya pendidikan kedokteran dan spesialisasi yang membutuhkan fasilitas lengkap dan waktu studi panjang. Menurutnya, akan keliru bila masyarakat berharap negara menanggung semua biaya tersebut tanpa kontribusi keluarga maupun perguruan tinggi.
“Pemerintah hadir sebagai pendukung, tapi tidak mungkin semua ditangani sendirian. Kampus dan keluarga juga harus ikut memikul tanggung jawab,” jelasnya.
Ia menambahkan, pola pikir ketergantungan justru bisa menghambat pemerataan tenaga medis, terutama di wilayah pedalaman dan 3T. Tanpa sinergi, kebutuhan dokter akan sulit dipenuhi meski ada program subsidi.
“Masalah kekurangan tenaga kesehatan tidak bisa dipecahkan hanya dengan anggaran. Semua pihak harus terlibat aktif, baik orang tua, pemerintah, maupun universitas,” tuturnya.
Sarkowi pun menegaskan bahwa Gratispol sebaiknya dipandang sebagai pendorong, bukan sebagai jawaban tunggal. Ia berharap masyarakat bisa melihat pendidikan sebagai tanggung jawab kolektif, agar tujuan pemerataan akses benar-benar terwujud.
Baca juga :
