SAMARINDA – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) saat ini menghadapi tantangan besar dalam hal infrastruktur jalan. Kurangnya akses jalan yang memadai menjadi hambatan bagi masyarakat setempat.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin menyatakan bahwa wilayah Kembang Janggut, Tabang, dan Kenohan masih memiliki jalan yang rusak akibat tingginya aktivitas mobilitas warga. Ia menilai bahwa ketiga wilayah tersebut sering kali luput dari prioritas pembangunan, meskipun aktivitas masyarakat di sana cukup tinggi.
“Bukan hanya soal jalan rusak saja, tapi bagaimana masyarakat bisa beraktivitas tanpa terhambat,” ucapnya pada 11 Juni 2025.
Salehuddin menyayangkan rendahnya realisasi anggaran peninggian jalan yang hanya dialokasikan Rp20 miliar dalam APBD Kukar 2025, padahal sebelumnya dirancang sebesar Rp50 miliar.
Selain itu, Salehuddin juga menyoroti ketergantungan masyarakat pada transportasi feri untuk melintasi sungai sebagai penghubung utama antardesa dan kecamatan. Kondisi ini dinilainya tidak efisien dan sering menyebabkan terganggunya distribusi logistik serta naiknya harga kebutuhan pokok.
“Biaya logistik tinggi karena akses jalan yang buruk, akhirnya harga barang juga ikut naik,” ungkapnya.
Melihat beberapa indikator yang disoroti tersebut, Salehuddin menekankan perlunya pendekatan jangka panjang dan lintas sektor untuk meningkatkan infrastruktur di Kukar.
Salehuddin mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk lebih aktif berkoordinasi dengan Pemkab Kukar agar infrastruktur di daerah hulu tidak tertinggal jauh dibanding wilayah pesisir atau perkotaan. “Pemerataan itu bukan hanya slogan, ini soal keadilan dan memastikan semua warga Kukar mendapatkan hak pembangunan yang sama,” tandasnya. (Ikh/Adv/DPRDKaltim)
