SAMARINDA — DPRD Kalimantan Timur memilih memperkuat pengelolaan keuangan daerah sebagai respons atas menyempitnya ruang fiskal akibat perubahan kebijakan nasional terkait Dana Bagi Hasil (DBH). Langkah ini dinilai lebih konstruktif ketimbang sekadar mengkritisi pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyebut perubahan skema DBH membuat kapasitas fiskal seluruh daerah ikut tertekan. Dalam situasi tersebut, pemerintah daerah diminta lebih adaptif dengan kebijakan yang terukur agar pembangunan tetap berjalan.
“Sekarang semua daerah berhadapan dengan ruang fiskal yang mengecil. Jadi bukan waktunya hanya mengeluh. Tantangannya adalah bagaimana tetap bergerak dengan keterbatasan yang ada,” katanya.
Ia mengatakan DPRD mendorong Pemprov Kaltim untuk mempercepat pengembangan sumber pendapatan alternatif yang lebih stabil dan berkelanjutan. Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembenahan retribusi, serta optimalisasi aset daerah menjadi fokus utama.
“Kaltim memiliki potensi di sektor jasa, kepelabuhanan, sampai pengelolaan aset strategis. Kalau ini semua dikelola maksimal, ketergantungan kita pada dana pusat bisa semakin berkurang,” jelasnya.
Hasanuddin menambahkan, koordinasi dengan Pemprov terus dilakukan agar program yang dijalankan benar-benar memberi dampak bagi masyarakat. Transformasi tata kelola anggaran menjadi prioritas agar pengetatan fiskal nasional tidak menghambat pembangunan daerah.
“Belanja harus difokuskan pada hal yang nyata manfaatnya. Acara seremonial dikurangi, efisiensi diperkuat. Ini bukan soal memangkas kegiatan, tapi memprioritaskan yang betul-betul penting,” ujarnya.
Efisiensi juga diterapkan pada perjalanan dinas dan pola rapat pemerintahan. Rapat diupayakan dilaksanakan di lingkungan kantor, sementara perjalanan luar daerah hanya dilakukan untuk kepentingan yang benar-benar mendesak.
“Kunjungan kerja tetap penting, karena itu bagian dari fungsi representasi. Tapi sekarang semua lebih terukur. Kalau bisa dibahas di Samarinda, ya harus dikerjakan di Samarinda,” tambahnya.
Hasanuddin juga menyinggung posisi Gubernur Kaltim sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang dinilai dapat memperkuat suara daerah di tingkat nasional.
“Daerah harus bersuara bersama. Kita berharap ke depan ada kebijakan yang lebih adil dan proporsional,” pungkasnya. (An/Adv/DPRDKaltim)
