SAMARINDA — Keluhan terkait rendahnya insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kembali mencuat dalam agenda reses Anggota DPRD Kaltim, Sayyid Muziburrachman. Warga di daerah pemilihannya mendesak pemerintah daerah agar memberi perhatian lebih serius terhadap kesejahteraan guru PAUD yang dinilai kian memprihatinkan.
Dalam pertemuan tersebut, seorang guru PAUD menyampaikan bahwa insentif yang diterima mengalami penurunan akibat kebijakan penyesuaian berdasarkan jumlah murid. Penerapan rasio satu guru untuk 15 siswa dinilai memberatkan, khususnya bagi sekolah swasta yang kesulitan memenuhi jumlah peserta didik.
Guru tersebut menilai penerapan standar yang disamakan dengan PNS tidak realistis bagi sekolah swasta. Selain pemotongan insentif, banyak guru PAUD juga menerima gaji jauh di bawah Upah Minimum Kota (UMK).
“Saya sendiri hanya menerima Rp500 ribu per bulan,” ucapnya.
Selain persoalan pendidikan, warga juga menyampaikan aspirasi lain, seperti kebutuhan perbaikan fasilitas ibadah, mulai dari renovasi langgar hingga pembenahan atap bangunan.
Menanggapi hal tersebut, Sayyid meminta warga menyampaikan usulan secara tertulis agar dapat dibahas dalam proses penyusunan anggaran.
“Silakan ajukan proposalnya lengkap dengan kebutuhan yang diperlukan. Inshaallah akan kami perjuangkan dalam pembahasan berikutnya,” ujarnya.
Namun ia mengingatkan bahwa realisasi program tetap harus melalui kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah. Menurutnya, perbedaan prioritas antara pemerintah dan kebutuhan masyarakat kerap terjadi.
“Kami tetap memperjuangkan aspirasi warga agar pembangunan benar-benar berpihak pada masyarakat,” tegasnya.
Ia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan ditampung dan diperjuangkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
“Mudah-mudahan bisa segera terealisasi. Kami akan terus mengupayakannya,” pungkasnya. (An/Adv/DPRDKaltim)
