SAMARINDA – Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Nurhadi Saputra, meminta Pemerintah Provinsi Kaltim segera merealisasikan proyek strategis untuk memperbaiki infrastruktur wilayah pesisir di Kutai Timur (Kutim). Ia menilai ketimpangan pembangunan di sektor kelautan dan energi telah menimbulkan keresahan masyarakat, khususnya para nelayan.
“Sudah saatnya pemerintah menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat pesisir. Pembangunan pelabuhan pendaratan ikan bukan hanya soal fasilitas, tetapi soal keadilan ekonomi,” tegas Nurhadi, Selasa (11/6/2025).
Menurut Nurhadi, pembangunan pelabuhan pendaratan ikan di Sangatta sangat krusial untuk memperkuat ekonomi lokal. Infrastruktur ini akan menjadi pusat distribusi dan hilirisasi hasil tangkapan laut, serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir.
“Sektor laut sangat vital dalam menopang ekonomi di Kutim, tapi nelayan belum merasakan dampak nyata karena infrastrukturnya tidak memadai,” jelasnya.
Selain persoalan pelabuhan, Nurhadi juga menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Sangatta dan Sangkulirang. Ia menyebut krisis BBM menjadi keluhan rutin masyarakat pesisir, khususnya nelayan yang sangat bergantung pada bahan bakar untuk melaut.
“Ini memperlihatkan bahwa dukungan terhadap sektor kelautan belum sepenuhnya konkret. Maka kami minta pembangunan SPBU khusus di wilayah tersebut jadi prioritas,” ujar legislator dari daerah pemilihan Kutim itu.
Nurhadi menekankan pentingnya perhatian lebih terhadap pembangunan di kawasan pesisir. Menurutnya, pemerataan pembangunan adalah bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dan energi di Kalimantan Timur.
“Pesisir tidak boleh terus jadi wilayah yang tertinggal. Kalau ingin bicara ketahanan pangan dan energi, maka perhatian terhadap Kutim harus ditingkatkan,” tutupnya.
Baca juga :
