SAMARINDA — Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa penurunan Transfer ke Daerah (TKD) tidak boleh berdampak pada melemahnya kualitas pelayanan publik. Ia meminta pemerintah daerah tetap memastikan layanan kepada masyarakat berjalan optimal meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran.
Menurut Syarifatul, tekanan fiskal justru harus dijadikan momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus mencari terobosan pendanaan di luar skema anggaran rutin. Pemerintah daerah didorong lebih kreatif dan inovatif agar kebutuhan pelayanan publik tetap terpenuhi.
“Pengurangan anggaran bukan alasan pelayanan publik menurun. Pemerintah dan DPRD harus bersama-sama mencari solusi,” ucapnya.
Syarifatul menilai penerapan kolaborasi pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, sektor swasta, komunitas, dan media perlu dioptimalkan.
Skema ini dinilai mampu memperkuat perencanaan pembangunan, meningkatkan efisiensi, serta menghadirkan sumber daya alternatif.
“Dengan melibatkan banyak pihak, kita bisa fokus pada program prioritas dan mencari dukungan tambahan untuk pembangunan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran media dalam menyebarluaskan informasi pembangunan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan publik. Selain itu, ia menilai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih memiliki ruang yang dapat dimaksimalkan.
“Kolaborasi seluruh unsur harus dijaga agar pelayanan publik tetap berjalan meski anggaran terbatas,” tutupnya. (An/Adv/DPRDKaltim)
