SAMARINDA — Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Kalimantan Timur melanjutkan pembahasan teknis implementasi program unggulan Pemprov Kaltim, yakni Gratispol (pendidikan gratis total) dan Josspol (jaminan sosial total).
Rapat menghadirkan sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Biro Kesejahteraan Rakyat. Fokus diskusi diarahkan pada teknis pelaksanaan program, khususnya Gratispol.
“Kalau sebelumnya kita baru dengar pemaparan Bappeda, kali ini pembahasan lebih teknis agar jelas bagaimana implementasinya di lapangan,” ujar Ketua Pansus, Syarifatul Sya’diah.
Dalam forum tersebut, persoalan layanan BPJS Kesehatan juga dibahas. Sejumlah kendala yang kerap dialami masyarakat dicatat sebagai evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan program jaminan kesehatan ke depan.
“Masih ada keluhan-keluhan kecil dari masyarakat soal BPJS. Itu kami catat supaya regulasinya lebih jelas dan tidak membingungkan publik,” tambahnya.
Menurut Syarifatul, pembahasan detail sangat penting agar masyarakat tidak salah memahami informasi terkait program unggulan yang menyangkut kebutuhan dasar mereka.
“Dengan regulasi yang jelas dan nomenklatur tertata, masyarakat bisa lebih tenang dan percaya bahwa program ini benar-benar berpihak pada mereka,” tegasnya.
Pansus RPJMD menargetkan agar Gratispol dan Josspol dapat diimplementasikan sesuai arah kebijakan pembangunan daerah, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi warga Kaltim, khususnya dalam akses pendidikan dan layanan sosial dasar.
Baca juga :
