DPRD Tuntut Keadilan Fiskal: DBH SDA Wajib Kembali ke Kaltim
DPRD Kaltim desak pemerintah pusat segera cairkan dana bagi hasil SDA agar manfaat dirasakan masyarakat daerah penghasil.
DPRD Kaltim desak pemerintah pusat segera cairkan dana bagi hasil SDA agar manfaat dirasakan masyarakat daerah penghasil.
Sigit Wibowo kritik birokrasi ribet izin tambang & sertifikasi tanah. Ia desak sistem dipermudah agar rakyat tak terus dirugikan.
Firnadi dukung Gubernur Rudy: pengelolaan tambang sebaiknya diprioritaskan untuk perusda, bukan ormas langsung.
Lubang tambang di Kukar kembali jadi sorotan. Firnadi DPRD Kaltim desak aturan reklamasi yang tegas demi keselamatan dan ekosistem.
DPRD Kaltim apresiasi program GratisPol, dinilai sebagai langkah nyata pemerataan pendidikan dan pembangunan SDM berkelanjutan.
Ekti Imanuel desak regulasi khusus untuk pertanian dan perikanan Kubar agar tak lagi sekadar jargon, tapi jadi prioritas nyata.
Darlis Pattalongi minta Pemprov Kaltim hadir dukung sekolah swasta, dari bantuan hibah hingga peningkatan kualitas guru.
DPRD Kaltim usul BUMD terlibat kelola Sungai Mahakam, dinilai strategis untuk tambah PAD sekaligus atasi banjir dan sedimentasi.
Salehuddin minta tambang silika Kukar dikelola transparan, adil, dan ramah lingkungan agar tidak ulangi sejarah kelam Kaltim.
Fraksi PKB DPRD Kaltim desak Raperda lingkungan tegas, libatkan rakyat, soroti tambang abai reklamasi, dan dorong transisi hijau.