BALIKPAPAN — Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, menyoroti ketimpangan antara jumlah sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas/kejuruan (SMA/SMK) di Kota Balikpapan. Menurutnya, keterbatasan jumlah SMA dan SMK menyebabkan banyak lulusan SMP kesulitan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
“Jumlah SMP di Balikpapan sudah cukup, bahkan cenderung surplus. Tapi SMA dan SMK masih sangat terbatas. Ini menjadi masalah nyata yang perlu segera dicarikan solusi,” tegas Nurhadi pada 24 Juni 2025.
Ia menyampaikan bahwa DPRD Kaltim siap mendorong alokasi bantuan keuangan provinsi untuk pembangunan unit sekolah baru. Namun, syarat utama yang harus dipenuhi adalah ketersediaan lahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota.
Yusuf Desak Tindakan Tegas atas Pelanggaran Fungsi Hotel Royal Suite
“Dukungan anggaran dari provinsi bukan masalah, tapi tanpa lahan, pembangunan tidak bisa dimulai. Ini yang perlu dipahami bersama,” ujarnya.
Nurhadi mengatakan bahwa koordinasi lintas pemerintah daerah harus diperkuat agar proyek pembangunan sekolah menengah bisa segera terealisasi. Ia pun mengajak Pemerintah Kota Balikpapan untuk segera menyiapkan lokasi yang representatif agar proses perencanaan dan pembangunan tidak terus tertunda.
“Kota Balikpapan adalah kawasan strategis dan penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN). Kebutuhan pendidikan di sini sangat penting dan harus menjadi prioritas,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penyediaan sekolah bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga bentuk tanggung jawab terhadap masa depan anak-anak Balikpapan.
“Pendidikan adalah hak dasar. Kami di DPRD berkomitmen agar setiap anak memiliki peluang yang sama untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus berebut bangku sekolah karena keterbatasan daya tampung,” tutup Nurhadi.
