SAMARINDA — Kalimantan Timur (Kaltim) yang dikenal sebagai daerah kaya sumber daya dan berpenghasilan tinggi ternyata menghadapi persoalan serius dalam bidang pendidikan. Tingginya arus migrasi pencari kerja yang masuk ke provinsi ini turut memunculkan kelompok masyarakat yang hidup dalam keterbatasan, termasuk anak-anak yang tidak bersekolah.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. Ia menjelaskan bahwa berbeda dengan provinsi lain di Pulau Jawa yang pertumbuhan penduduknya banyak dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian, di Kaltim faktor utamanya justru migrasi ekonomi.
“Banyak orang datang ke Kaltim karena tergiur potensi kerja. Tapi tak semuanya berhasil secara ekonomi. Di sinilah mulai muncul persoalan, termasuk anak-anak yang akhirnya tidak mendapat akses pendidikan,” jelasnya pada 20 Juni 2025.
Kasus Kematian Rusel Tak Kunjung Terungkap, DPRD Kaltim Tuntut Transparansi dan Keadilan
Politisi PAN itu menambahkan bahwa migrasi yang tidak disertai kesiapan ekonomi bisa melahirkan kelompok rentan baru. Ini memperparah tantangan dalam pemerataan pendidikan, khususnya di daerah yang padat pendatang.
“Faktor migrasi ini dinamis, kapan pun bisa berubah. Dan sayangnya, kita belum punya sistem sosial yang kuat untuk menjamin semua anak pendatang tetap bisa sekolah,” tambahnya.
Berdasarkan data Kemendikbud 2025, lebih dari 30 ribu anak di Kaltim tidak mengenyam pendidikan formal. Angka ini menunjukkan ada hal yang perlu dibenahi secara sistemik, baik dari sisi pendataan penduduk hingga distribusi layanan pendidikan.
Darlis menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa tingginya angka anak tidak sekolah di Kaltim tidak bisa dilepaskan dari realitas pertumbuhan penduduk yang didorong migrasi. Hal ini, menurutnya, harus menjadi perhatian serius dalam perumusan kebijakan pendidikan di tingkat daerah.
Blank Spot Marak di Wilayah Kepulauan, Syarifatul Dorong Diskominfo Kaltim Bertindak Cepat
