SAMARINDA — Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menegaskan pentingnya pembatasan penggunaan jalan umum oleh angkutan tambang bermuatan berat. Ia menilai kebijakan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang melarang alat berat tambang melintas di jalan publik sebagai langkah tepat untuk mencegah kerusakan infrastruktur.
Larangan tersebut muncul setelah Gubernur Rudy Mas’ud meninjau langsung kondisi jalan dari Samarinda hingga Kutai Barat sepanjang 320 kilometer.
Dalam peninjauan itu, ruas jalan Perian–Barong Tongkok disebut menjadi titik paling parah akibat dilalui alat berat tambang dengan bobot 40 hingga 60 ton.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltim bekerja sama dengan Kapolda Kaltim untuk memperketat pengawasan lalu lintas alat berat di jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten.
Gubernur juga mendorong perusahaan tambang mengalihkan jalur angkut melalui sungai atau laut agar jalan umum tidak semakin rusak.
Sapto menilai kebijakan ini sejalan dengan regulasi yang mewajibkan perusahaan tambang memiliki jalur angkut dan fasilitas pendukung sendiri. Ia menegaskan keberadaan Terminal Khusus (Tersus) menjadi salah satu syarat penting dalam pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
“Perusahaan harus punya fasilitas sendiri. Setelah itu terpenuhi, barulah RKAB bisa diproses,” tegasnya.
Ia berharap seluruh perusahaan tambang mematuhi aturan tersebut demi menjaga infrastruktur publik dan mencegah kerusakan jalan akibat aktivitas pertambangan. (An/Adv/DPRDKaltim)
