• Pariwara
  • Laporan Penabrakan Jembatan Dinilai Sapto Masih Belum Jelas, Masyarakat Diminta Laporkan dengan Data Akurat
Pariwara

Laporan Penabrakan Jembatan Dinilai Sapto Masih Belum Jelas, Masyarakat Diminta Laporkan dengan Data Akurat

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono imbau laporan warga akurat agar dapat segera ditindaklanjuti pihak berwenang.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono. (Foto : Humas DPRD Kaltim)

SAMARINDA – Video berdurasi 19 detik yang diduga merekam insiden penabrakan Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) di Samarinda kembali menyita perhatian publik. Namun, minimnya informasi pendukung seperti waktu dan lokasi yang akurat menjadikan kebenaran video tersebut masih diragukan.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, mengimbau masyarakat untuk menyampaikan laporan kejadian semacam itu secara lengkap dan valid. Ia menekankan pentingnya keakuratan informasi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

“Saya imbau masyarakat untuk menyampaikan laporan kasus penabrakan jembatan secara konkret dan jelas. Harus ada data pendukung yang bisa diverifikasi,” tegasnya pada 17 Juni 2025.

Kasus Kematian Rusel Tak Kunjung Terungkap, DPRD Kaltim Tuntut Transparansi dan Keadilan

Sapto juga menyoroti pentingnya dokumentasi visual yang utuh. Video sebaiknya direkam secara menyeluruh, termasuk mencantumkan waktu, lokasi, serta kronologi peristiwa agar dapat dijadikan acuan bagi instansi teknis.

“Jangan hanya potongan video singkat seperti yang beredar belakangan ini. Video semacam itu sulit ditindaklanjuti karena tidak menyertakan informasi yang memadai,” jelasnya.

Selain itu, Sapto mendorong masyarakat untuk melaporkan langsung kejadian semacam itu kepada instansi terkait, seperti Kepolisian Air dan Udara (Polairud) atau KSOP terdekat, alih-alih hanya membagikannya di media sosial.

“Kalau memang ada kejadian, laporkan ke pihak berwenang, itu lebih efektif ketimbang hanya memviralkan,” ujarnya.

Blank Spot Marak di Wilayah Kepulauan, Syarifatul Dorong Diskominfo Kaltim Bertindak Cepat

Meski begitu, ia tak melarang penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi, asalkan informasi tersebut benar, utuh, dan tidak menyesatkan. Ia mengingatkan bahwa dengan kemajuan teknologi saat ini, manipulasi informasi bisa dengan mudah terjadi.

“Silakan bagikan jika datanya valid. Tapi jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Kita harus bijak dan cerdas dalam menggunakan teknologi,” tandas Sapto.

Picture of DPRD Kaltim
DPRD Kaltim
Artikel kerja sama DPRD Kaltim dengan ProPublika.id.
Bagikan
Berikan Komentar