SAMARINDA — DPRD Provinsi Kalimantan Timur kembali menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).
Dua wilayah pedalaman tersebut dinilai membutuhkan perhatian lebih karena menjadi jalur utama mobilitas masyarakat sekaligus penunjang layanan publik.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyampaikan bahwa kebutuhan infrastruktur di Kubar dan Mahulu sebenarnya telah masuk dalam perencanaan pembangunan provinsi. Namun berbagai kendala membuat realisasinya belum menunjukkan kemajuan berarti dalam beberapa tahun terakhir.
“Infrastruktur tetap jadi fokus utama kami. Kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak ruas yang harus diperbaiki,” ucapnya.
Ia menjelaskan bahwa medan geografis yang menantang serta kebutuhan anggaran yang besar menjadi penyebab utama lambatnya pembangunan. Masyarakat setempat pun kerap mengeluhkan kondisi akses jalan antar-kecamatan dan penghubung kampung, terutama saat musim hujan.
“Jalur darat masih jadi tumpuan masyarakat. Karena itu kualitas jalan sangat berpengaruh terhadap kegiatan sehari-hari mereka,” tambahnya.
DPRD Kaltim menekankan pentingnya pemerataan pembangunan agar kawasan pedalaman tidak terus tertinggal dibanding daerah perkotaan.
Salehuddin menilai bahwa infrastruktur yang memadai akan mempercepat pelayanan publik, mendorong aktivitas ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (An/Adv/DPRDKaltim)
