SAMARINDA — Kondisi jalan rusak di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menuai sorotan dari anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Guntur. Ia menilai bahwa lemahnya perhatian terhadap infrastruktur di wilayah ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi mencerminkan ketimpangan pembangunan antarwilayah.
“Di Kukar, kerusakan jalan itu bukan hal baru, tapi yang memprihatinkan adalah pola penanganannya yang tidak pernah benar-benar tuntas,” ungkap Guntur saat diwawancarai pada 25 Juni 2025.
Salah satu contoh nyata adalah ruas jalan di kawasan Sebelimbingan. Menurutnya, jalan tersebut dulunya hanya ditimbun seadanya, lalu dilapisi aspal tipis karena desakan masyarakat. Namun sebelum proyek semenisasi rampung, kerusakan sudah kembali terjadi.
“Kita perlu akui, ini bukan sekadar soal jalan rusak. Ini soal kegagalan perencanaan yang tidak mempertimbangkan kondisi rawa dan kontur tanah,” tegasnya.
Guntur menekankan bahwa membangun infrastruktur di Kukar tidak bisa disamakan dengan wilayah lain seperti Balikpapan atau Samarinda. Beberapa daerah di Kukar, seperti Kecamatan Tabang, bahkan butuh waktu tempuh lebih dari 8 jam dari pusat pemerintahan.
“Pembangunan di Kukar harus pakai pendekatan wilayah, bukan copy-paste dari daerah lain. Infrastruktur di daerah sulit seperti ini harus disesuaikan, bukan dipaksakan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Kukar adalah salah satu wilayah penyangga langsung Ibu Kota Negara (IKN), dan semestinya mendapatkan perhatian lebih dalam program pembangunan provinsi. Jalan rusak, kata Guntur, adalah penghambat utama pertumbuhan ekonomi, akses pendidikan, hingga distribusi hasil pertanian.
“Kalau konektivitasnya lumpuh, bagaimana Kukar bisa tumbuh? Jangan tunggu Kukar padat dulu baru dibangun. Justru infrastruktur yang baik itu yang akan menarik orang datang,” tuturnya.
Guntur mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim agar segera turun tangan. Ia berharap pendekatan pembangunan di Kukar ke depan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan berbasis kebutuhan nyata masyarakat dan karakter geografis wilayah.
“Sudah saatnya provinsi hadir lebih konkret di Kukar, jangan hanya di atas kertas,” tutupnya.
