SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Guntur, menyoroti banyaknya kendaraan operasional milik perusahaan yang tidak menyumbang pajak kendaraan ke daerah. Ia menilai kondisi ini memperparah ketimpangan fiskal di tengah kerusakan infrastruktur yang terus terjadi akibat lalu lintas kendaraan bermuatan besar.
“Banyak kendaraan operasional perusahaan berpelat luar daerah seperti B atau L, padahal setiap hari menggunakan jalan-jalan di Kaltim. Ini tidak adil,” ujar Guntur, Selasa (11/6/2025).
Ia menyebut, jalan rusak akibat aktivitas industri seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, termasuk melalui kontribusi pajak kendaraan bermotor. Namun yang terjadi, justru potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini banyak bocor ke provinsi lain.
Guntur mendorong perusahaan menunjukkan itikad baik dengan melakukan balik nama kendaraan ke pelat KT, agar pajak yang dibayarkan masuk ke kas daerah. Ia menegaskan, hal ini bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut komitmen sosial dan ekonomi terhadap daerah operasional perusahaan.
“Pajak kendaraan itu nantinya digunakan untuk memperbaiki jalan-jalan yang mereka lalui setiap hari. Jadi logikanya, yang merusak ya ikut bertanggung jawab memperbaiki,” tegasnya.
Untuk memastikan potensi pajak tidak hilang, Guntur mengungkapkan bahwa Komisi II DPRD Kaltim berencana memperkuat kerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui kunjungan lapangan dan audit langsung ke perusahaan-perusahaan.
“Kita tidak ingin hanya melihat laporan di atas kertas. Kami ingin turun langsung dan pastikan potensi pajak benar-benar tergarap,” jelas legislator asal Kutai Kartanegara itu.
Guntur juga menyoroti keberadaan alat berat milik perusahaan yang selama ini belum terdata secara optimal. Menurutnya, aset-aset tersebut juga bisa menjadi sumber pendapatan daerah yang besar bila didata dan dikenakan pajak secara benar.
Di akhir pernyataannya, Guntur menyampaikan harapannya agar pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan dapat segera dilakukan tanpa harus terus bergantung pada anggaran pusat.
Baca juga :
