SAMARINDA — Fraksi Golkar DPRD Kaltim meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat fondasi pembangunan dalam penyusunan RAPBD 2026, sejalan dengan tema RPJMD “Peningkatan Pondasi Pembangunan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas.”
Pandangan tersebut disampaikan Syahariah Mas’ud dalam Rapat Paripurna ke-45 DPRD Kaltim. Fraksi menilai pemerintah perlu mengevaluasi kembali dokumen RKPD 2026 agar selaras dengan kondisi faktual pendapatan daerah.
Penyesuaian itu termasuk mempertimbangkan realisasi SiLPA 2025 yang diperkirakan dapat melampaui proyeksi Rp900 miliar, mengingat tren beberapa tahun sebelumnya yang hampir selalu mendekati Rp2 triliun.
Golkar juga menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang ramah dan berkelanjutan. Penyederhanaan regulasi, transparansi layanan publik, serta penguatan keamanan investasi dinilai menjadi faktor kunci untuk mendorong sektor-sektor unggulan seperti pertambangan, perkebunan, kelautan, manufaktur, dan ekonomi hijau.
Dalam aspek belanja, Golkar menegaskan bahwa belanja wajib dan pelayanan dasar tidak boleh mengalami pengurangan. Mereka juga menyoroti sektor pendidikan yang membutuhkan keseimbangan antara pemerataan akses dan peningkatan kualitas.
“Infrastruktur, terutama jaringan jalan antar desa dan kecamatan yang menjadi kewenangan provinsi, juga didorong untuk menjadi prioritas guna memperkuat konektivitas ekonomi,” ucapnya.
Sebagai tindak lanjut, Fraksi Golkar menugaskan anggotanya di Badan Anggaran DPRD Kaltim untuk mengawal pembahasan RAPBD 2026 secara cermat.
Menutup penyampaiannya, fraksi berharap APBD dapat ditetapkan tepat waktu sehingga proses evaluasi Kemendagri dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan lancar demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltim. (An/Adv/DPRDKaltim)
