SAMARINDA — Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Timur menegaskan perlunya regulasi lingkungan yang kokoh untuk menahan laju eksploitasi sumber daya alam (SDA) di Bumi Etam.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-23 DPRD Kaltim, Senin (14/7/2025), melalui pandangan umum fraksi terhadap Raperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Juru bicara fraksi, Andi Satya Adi Saputra, menekankan agar raperda tidak berhenti sebatas formalitas administratif. Menurutnya, aturan baru ini harus hadir sebagai perangkat hukum yang mampu mengendalikan aktivitas usaha sekaligus memperkuat pengawasan.
“Raperda ini harus menjadi alat kontrol nyata, terutama dalam penerbitan izin yang berkaitan dengan lingkungan hidup,” tegas Andi Satya.
Ia menilai, lemahnya pengawasan terbukti dari banyak insiden lingkungan, mulai dari pencemaran air, kerusakan ekosistem mangrove, deforestasi masif, hingga kebocoran pipa migas.
Selain itu, Golkar menyoroti buruknya tata kelola sampah dan minimnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Keterbatasan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup (DLH), baik dari sisi SDM maupun kewenangan penegakan hukum, disebut menjadi hambatan serius.
“Sudah saatnya pencegahan menjadi fokus utama. Jangan menunggu kerusakan terjadi baru bergerak, tapi harus ada sistem pengawasan sejak awal,” tambahnya.
Golkar mendorong agar raperda ini menggantikan perda lama yang dianggap tak lagi relevan, sekaligus melahirkan kerangka kerja jelas dan terukur. Dengan begitu, pembangunan ekonomi bisa berjalan seimbang tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan di Kalimantan Timur.
Baca juga :
