SAMARINDA – Di tengah dominasi platform transportasi daring nasional yang dikendalikan korporasi besar, suara berbeda datang dari Kalimantan Timur. Abdul Giaz, anggota Komisi II DPRD Kaltim, melontarkan gagasan berani: membangun ekosistem transportasi digital yang dimiliki dan dikendalikan oleh masyarakat lokal sendiri.
Menurutnya, transformasi digital seharusnya tidak hanya menghadirkan layanan cepat dan praktis, tetapi juga mendistribusikan manfaat ekonomi secara adil. “Selama ini kita cuma jadi penumpang di atas sistem yang dibangun dan dimiliki orang lain. Sudah waktunya Kaltim jadi pemain utama, bukan pasar abadi,” ujarnya dalam keterangan pada 19 Juni 2025.
Giaz mendorong lahirnya platform transportasi daring lokal berbasis koperasi atau komunitas yang memungkinkan warga untuk menjadi pemilik saham, operator, hingga pengembang teknologinya sendiri.
Dalam konsep ini, pengemudi lokal tak hanya mencari nafkah, tapi juga memperoleh bagian dari keuntungan platform. UMKM bisa berkolaborasi lewat layanan logistik, dan masyarakat memiliki ruang untuk ikut menentukan arah pengembangan aplikasi.
“Model ini lebih inklusif, dan bisa disesuaikan dengan karakteristik daerah. Misalnya, fitur pembayaran nontunai berbasis e-wallet lokal, navigasi rute tambang atau kawasan hutan, hingga integrasi dengan moda transportasi sungai,” kata Giaz.
Ia juga menyoroti bahaya ketimpangan digital jika daerah terus bergantung pada perusahaan teknologi besar. Baginya, dominasi semacam itu adalah bentuk ekonomi ekstraktif gaya baru, di mana daerah hanya menyumbang pengguna dan data, sementara nilai tambah mengalir ke pusat.
“Kedaulatan digital itu penting. Kalau tidak, kita hanya jadi bahan bakar bagi pertumbuhan ekonomi digital orang lain,” tegasnya.
Abdul Giaz percaya Kaltim punya potensi besar: SDM lokal yang kreatif, kebutuhan transportasi yang spesifik, dan ekosistem teknologi yang sedang tumbuh. Dengan dukungan kebijakan dan kemauan politik, Kaltim bahkan bisa jadi pelopor daerah yang membangun sistem transportasi daring dari, oleh, dan untuk rakyatnya sendiri.
“Digitalisasi bukan soal teknologi semata, tapi soal keadilan. Kalau tak dikelola dengan keberpihakan, ia akan menjadi alat dominasi baru,” tutupnya.
Baca juga:
