SAMARINDA – Masih adanya kesenjangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel. Ia menilai, program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa menjadi solusi strategis untuk menjawab tantangan pendidikan di daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Ekti menyambut positif kehadiran program tersebut dan melihat potensi besar dari konsep yang diusung Kementerian Sosial dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Namun demikian, ia menggarisbawahi bahwa kesiapan daerah menjadi kunci keberhasilan implementasi di lapangan.
“Saat ini baru Samarinda yang relatif siap menjalankan program Sekolah Rakyat. Sementara daerah-daerah seperti Mahulu dan Kutai Barat masih jauh tertinggal dari segi infrastruktur dan tenaga pendidik,” katanya pada 18 Juni 2025.
Kasus Kematian Rusel Tak Kunjung Terungkap, DPRD Kaltim Tuntut Transparansi dan Keadilan
Ekti menekankan pentingnya melibatkan tenaga pengajar dari putra-putri daerah agar program bisa berkelanjutan. Ia mengungkap bahwa guru lokal memiliki pemahaman lebih baik terhadap kondisi sosial dan geografis, serta memiliki komitmen lebih kuat untuk menetap dan mengabdi.
“Kalau kita terus kirim tenaga dari luar daerah, biasanya tidak bertahan lama. Tantangan medan dan fasilitas yang terbatas membuat banyak dari mereka akhirnya mengundurkan diri,” tambahnya.
Ia juga menyinggung pola yang sama terjadi pada sektor kesehatan, di mana pengiriman tenaga medis ke pelosok sering kali tidak efektif akibat rendahnya retensi SDM. Menurutnya, ini bisa menjadi pelajaran penting dalam menyusun strategi pendidikan di daerah terpencil.
Blank Spot Marak di Wilayah Kepulauan, Syarifatul Dorong Diskominfo Kaltim Bertindak Cepat
Lebih lanjut, Ekti mendorong pemerintah daerah agar proaktif menyesuaikan program pusat dengan kebutuhan lokal. Ia mengingatkan bahwa jika tidak dikelola dengan baik, program Sekolah Rakyat hanya akan menumpuk di kota besar dan tidak menyentuh sasaran utama di daerah pedalaman.
“Pemerintah daerah harus jemput bola. Jangan tunggu dikasih. Kalau hanya pasif, ya kita tidak akan pernah mampu mengejar ketertinggalan pendidikan di wilayah pinggiran,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat, Ekti memastikan DPRD Kaltim akan terus mengawal pelaksanaan program ini agar benar-benar menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu, khususnya yang tinggal di wilayah pelosok dan perbatasan Kaltim.
“Kami akan pastikan bahwa Sekolah Rakyat bukan hanya nama program, tapi menjadi jalan nyata bagi pendidikan inklusif dan berkeadilan di Kalimantan Timur,” tutupnya.
