SAMARINDA — Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) APBD 2024 sebesar Rp2,59 triliun menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Damayanti, menilai angka tersebut mencerminkan perlunya evaluasi mendalam terhadap realisasi program pemerintah provinsi.
“Silpa sebesar ini menunjukkan masih ada program yang tidak terealisasi, padahal berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Evaluasi harus dilakukan agar ke depan anggaran lebih tepat sasaran,” tegas Damayanti saat Rapat Paripurna ke-27, Senin (28/7/2025).
Ia menekankan bahwa catatan Banggar ini bukan sekadar formalitas. Pemerintah provinsi diminta menelusuri penyebab Silpa, apakah disebabkan efisiensi anggaran, kenaikan PAD, atau justru karena program gagal dijalankan. Hasil evaluasi nantinya akan menjadi dasar perbaikan dalam penyusunan APBD 2026.
“Kalau Silpa muncul karena efisiensi, itu hal positif. Tapi jika program tidak terlaksana, tentu harus menjadi perhatian serius,” ujar Damayanti.
DPRD berharap langkah korektif segera ditempuh agar anggaran yang disiapkan untuk masyarakat dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dengan begitu, manfaat pembangunan bisa benar-benar dirasakan secara nyata di lapangan.
Baca juga :
